Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD Dalam rangka Penyampaian Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Gubernur Tahun 2025, Kamis (23/4/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen didampingi para Wakil Ketua DPRD Sulut. Turut hadir Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Dalam kesempatan itu Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyampaikan sejumlah catatan hasil dari pembahasan.yang dibacakan Ketua Pansus LKPJ, Raski Mokodompit.
Pansus LKPJ memberikan perhatian bagi dunia pendidikan di Sulut. Pansus meminta pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi anak-anak yang putus sekolah dengan mendorong agar mereka mengikuti program pendidikan paket A, B dan C.
“Pansus mendorong dinas pendidikan terkait program pendidikan paket A, B dan C secara masif dan gratis terhadap data 39.149 anak yang putus sekolah di Provinsi Sulawesi Utara,” kata Raski.
Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini menegaskan, program ini harus menjadi prioritas anggaran. Tujuannya agar anak-anak tersebut bisa kembali mendapatkan hak pendidikan. “Dan memiliki kualifikasi yang setara untuk memperbaiki taraf hidup mereka di masa depan,” ucap politisi Partai Golongan Karya ini.
Untuk urusan kesehatan pansus memberikan catatan tegas kepada Dinkes dan rumah sakit untuk menerapkan prinsip perencanaan anggaran dengan baik sesuai dengan kebutuhan agar tidak terjadi hutang di kemudian hari. Dinkes diminta wajib mengimplementasikan belanja modal operasional yang berdampak langsung pada layanan publik serta mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat.
“Pansus juga merekomendasikan dan mengapresiasi agar pola manajemen rumah sakit Manembo-nembo menjadi role model atau percontohan bagi rumah sakit yang lain dalam hal kemandirian finansial dan efisianesi birokrasi,” ungkap Raski.
Pansus juga meminta Dinas Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui seluruh unit pelaksana agar memaksimalkan layanan pemeliharaan jalan berbasis respon cepat agar memitigasi eskalasi konflik sosial. Raski menjelaskan, berkaca pada tahun lalu ketika meninjau lapangan jalan di Kotamobagu, masyarakat sudah tanam pohon pisang tapi respon cepat gubernur sehingga jalan tersebut bisa diperbaiki dan ketika dicek jalanannya sudah mulus.
“Untuk anggaran pemliharaan bisa disiapkan apabila ada jalan-jalan yang rusak tiba-tiba dengan kondisi cuaca yang seperti ini sehingga jika masyarakat bereksi lebih pemerintah sudah siapkan,” ungkapnya.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam kesempatan itu menyampaikan, atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut dirinya menyampaikan apresiasi terhadap pimpinan dan seluruh anggota DPRD dan secara khusus kepada pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. Hal itu karena pansus dengan dedikasi luar biasa mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dalam melakukan pembahasan yang intensif, kritis dan maraton.
“Ketelitian dan kecermatan saudara -saudara dalam membedah capaian kinerja kami sebagai bentuk pengawasan yang sangat berharga bagi kualitas pembangunan daerah,” ujarnya.
Gubernur juga mengucapkan terima kasih seluruh perangkat daerah atas keterlibatan aktif responsif dan sikap kooperatif yang ditunjukkan selama proses pembahasan bersama pansus LKPJ. Ini mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab moral kita dan dalam mengelola unsur pemerintahan.
“Sinergi yang harmonis antara pemerintah dan DPRD ini menjadi modal krusial dan politik yang paling utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tuturnya. (Advertorial)
