Manado, MKS
Fenomena kemarau panjang belakangan ini kans memberikan dampak terhadap sektor pertanian di Sulawesi Utara (Sulut). Berkurangnya air irigasi, kekeringan, tanaman mati hingga gagal panen berpotensi terjadi. Hal itu pun turut mendapat tanggapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Michaela Elsiana Paruntu (MEP).
Koordinator Komisi 2 DPRD Sulut yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menegaskan bahwa pihak komisi 2 sempat membahas persoalan ini di rapat internal. Nantinya mereka akan mempertanyakan ke perangkat daerah terkait di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut soal upaya mereka mengantisipasi persoalan kemarau panjang.
“Kita sempat rapat internal komisi dua dan hal-hal ini sempat disebutkan karena kita ingin mengetahui dari dinas-dinas kiranya ada program-program apa yang bisa mereka lakukan untuk mengantisipasi hal-hal ini,” kata Paruntu, Senin (27/2/2036), di ruang kerjanya.
Memang diakuinya, sekarang ini DPRD Sulut sedang fokus membahas masalah anggaran. Mereka tentu akan rencanakan untuk rapat dengar pendapat (RDP) dengan instansi terkait.
“Kita ketahui bersama ya sekarang kan sementara bahas-bahas anggaran mungkin kita akan lihat dulu seperti apa. Kalau mau RDP, kita akan dengar apa tanggapan dari dinas terkait mengenai hal ini,” ungkap Ketua DPRD I Partai Golkar Sulut ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara ini juga mengatakan, sampai saat ini belum ada aspirasi dari masyarakat kepadanya berkaitan dengan dampak kemarau panjang. Namun menurutnya, dalam waktu dekat mereka anggota dewan akan melaksanakan agenda reses untuk menjaring aspirasi dari masyarakat.
“Ini kan kita akan turun reses kita akan dengar dari situ. Kalau sekarang orang-orang masih sibuk pengucapan (perayaan tradisi pengucapan syukur, red). Karena sekarang ini setiap minggu ada pengucapan jadi mungkin belum ada yang konsen sampai situ tapi dari sisi antisipasi ini sudah mulai dipikirkan dan dibahas komisi dua,” ujarnya. (arfin tompodung)
