Manado, MKS
Nada pesimis terlantun dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Stela Runtuwene untuk pengusulan pokok-pokok pikiran (pokir) di tahun anggaran 2027. Alasannya, program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) yang diajukannya untuk tahun 2026 saja, tak kunjung direalisasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.
Stela dari Fraksi Partai Nasdem ini mengatakan, dirinya kecewa karena usulannya soal pokir RTLH tahun 2026 belum terealisasi. Menurutnya, bagaimana mungkin pokir anggota dewan di luar fraksi pengusung bisa diterima, sementara usulannya saja belum terealisasi yang padahal dari fraksi pemerintah.
“Iya (kecewa, red) karena cuma sekedar janji. Kalau seperti itu buat apa minta data ke kita untuk pokir. Ini pokir kita tidak sedang mengerjakan proyek tapi untuk masyarakat. Kita serahkan data-data itu ke dinas untuk mereka pergi ke lapangan lihat tapi hanya janji juga yang ada kita anggota DPRD yang sudah menjanjikan itu untuk rumah yang tidak layak, kita disangka berbohong karena sampai detik ini sudah mau anggaran perubahan janji itu tidak kunjung ada,” ungkap Runtuwene, saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Selasa (28/7/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Ia mengatakan, usulan RTLH itu masuk di program Dinas Sosial Pemprov Sulut. Saat itu yang diusulkan sebanyak 10 bantuan RTLH untuk Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara namun saat dirinya mengecek di lapangan belum direalisasi.
“Itu saja pokir yang saya usulkan di 2026 agar supaya diperhatikan usulan keluarga-keluarga yang saya sudah sampaikan tapi sampai detik ini sudah mau perubahan tidak ada ini bantuan bantuan sebenanrya di sini yang mengatur ini siapa,” tegasnya.
Lanjutnya, saat ini juga mereka anggota dewan sudah akan turun lapangan menyerap aspirasi dalam agenda reses. Tentu menurutnya, ketika akan bertemu dengan masyarakat anggota dewan malu karena janji yang sudah disampaikan belum terealisasi.
“Selalu yang menjadi beban anggota DPRD ketika apa yang sudah dijanjikan ke mereka tidak direalisasi. Sebenarnya kami sendiri selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa dari segi anggaran ada yang jadi prioritas. Tapi kalau pokir jika ada yang sudah dijanjikan tapi tidak diberikan itu yang membuat ketika kita turun di daerah itu kita malu berpikir kita yang berbohong,” ucapnya.
“Kita coba usulkan kembali ke pemerintah bilamana pemerintah mau bantu masyarakat kecil karena ini masyarakat yang sekali butuh dibantu karena rumah mereka tidak layak. Dimana pemerintah itu hadir, agar mereka merasakan bantuan dari pemerintah itu,” tambahnya. (arfin tompodung)
