Manado, MKS
Ada harap Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Perusahaan Umum Pembangunan Sulut. Perusahaan ini diminta agar harus memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Ranperda perubahan bentuk hukum perusahaan daerah pembangunan Sulut menjadi perusahaan umum pembangunan Sulut, Eugenie Mantiri, saat laporan Pansus pada rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (24/2/2026). Mantiri mengatakan, pendirian perusahaan daerah pembangunan Sulut harus secara tegas diarahkan memberikan manfaat terhadap perekonomian daerah.
“Menyelenggarakan pemanfaatan umum serta memperoleh laba guna menunjang pendapatan asli daerah,” tuturnya.
Pansus mendorong agar jenis usaha yang dijalankan perushaan bersifat falkesibel namun tetap terkur berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah. Pansus memberiakan perhatian kepada pengaturan permodalan perusahaan umum daerah.
“Permodalan yang bersumber dari pernyataan umum daerah harus dilakukan secara tertib transparan dan akuntabel,” ungkapnya. (arfin tompodung)
