Manado, MKS
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti, mendorong pemerintah provinsi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk meningkatkan pemantauan kualitas udara menyusul kondisi udara yang dinilai kurang baik dalam beberapa waktu terakhir.
Hal tersebut disampaikan Pierre saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut, Senin (2/11/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Menurut Pierre, kondisi udara yang tampak keruh dan menurunnya jarak pandang menjadi perhatian serius. Namun, masyarakat belum dapat mengetahui secara pasti tingkat kualitas udara yang mereka hirup karena keterbatasan alat pemantau.
“Secara kasat mata kita melihat kondisi udara sekarang ini. Jarak pandang yang biasanya jauh, sekarang sudah tidak seperti sebelumnya. Saya berharap ada alokasi anggaran untuk alat pengukur kualitas udara,” ungkapnya.
Ia menilai keberadaan alat pemantau kualitas udara sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil langkah penanganan.
Pierre juga mempertanyakan keterbatasan fasilitas pemantauan kualitas udara di Sulawesi Utara. Menurutnya, alat yang tersedia di Tomohon belum cukup untuk menggambarkan kondisi kualitas udara di wilayah lainnya.
“Jangan sampai alat pemantau kualitas udara hanya ada di Tomohon, sementara di daerah lain di Sulawesi Utara tidak tersedia. Ini berkaitan dengan kepentingan banyak orang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pierre menyoroti dampak kondisi udara terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami gangguan pernapasan.
Ia menyebut meningkatnya keluhan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada anak-anak perlu menjadi perhatian bersama, sehingga pemerintah harus mempertimbangkan langkah antisipatif apabila kondisi kualitas udara semakin memburuk.
“Apalagi anak-anak. Kasihan kalau setiap hari mereka menghirup udara yang tidak baik. Sebaiknya ada imbauan dari pemerintah provinsi, misalnya penggunaan masker atau sekolah dari rumah apabila kondisi udara memang tidak memungkinkan,” ujarnya.
Pierre berharap pemerintah dan seluruh anggota DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran DLH, khususnya untuk pengadaan alat pemantau kualitas udara.
Ia menegaskan, penyesuaian anggaran perlu dipertimbangkan karena persoalan kualitas udara menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.
Pierre juga menyinggung kawasan Winangun yang menurutnya kerap mengalami kemacetan kendaraan. Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan polusi udara akibat aktivitas kendaraan bermotor.
“Di Winangun, khususnya di depan kawasan tersebut, udara sering macet. Polusi tentu lebih banyak. Ini juga perlu menjadi perhatian,” pungkasnya. (arfin tompodung)
