Manado, MKS
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Inggrid Sondakh, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Pertamina, Kepolisian, dan Hiswana Migas dalam menangani kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Hal itu disampaikan Inggrid saat rapat dengar pendapat (RDP) terkait kelangkaan BBM bersama Pertamina, Kepolisian, Pemprov Sulut, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan lainnya di ruang rapat serbaguna Kantor DPRD Sulut, Senin (19/10/2026).
Inggrid mengatakan, Komisi II merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menyikapi persoalan tersebut secara resmi melalui RDP, sekaligus mendengarkan penjelasan langsung dari pihak-pihak terkait mengenai penyebab kelangkaan dan langkah penanganannya.
“Secara pribadi, saya ingin memberikan apresiasi terhadap teman-teman pemerintah provinsi, Pertamina, teman-teman Polda, bahkan Hiswana Migas. Sejujurnya, walaupun saya tidak berkomentar di grup koordinasi BBM, saya memantau hampir setiap jam sejak hari Jumat,” ungkap Inggrid.
Ia mengaku mengikuti perkembangan koordinasi lintas instansi sejak munculnya antrean panjang. Menurutnya, pemerintah daerah, Pertamina, Kepolisian, dan Hiswana Migas telah berupaya merespons situasi tersebut.
“Walaupun kondisi masyarakat kelihatannya sangat kacau, dalam perspektif saya, pemerintah, Pertamina, aparat, dan teman-teman Hiswana Migas langsung bergerak,” ujarnya.
Meski demikian, Inggrid menilai masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai penyebab terjadinya kelangkaan BBM. Sebab, informasi mengenai kendala distribusi maupun kondisi pasokan yang sebenarnya belum tentu diketahui secara luas oleh masyarakat.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dipantaunya, persoalan keterlambatan pasokan Pertalite tidak hanya terjadi di Sulawesi Utara, tetapi juga di sejumlah provinsi lain di Indonesia.
Inggrid juga menyinggung penjelasan mengenai kondisi perairan yang dangkal sehingga berpotensi menyulitkan kapal pengangkut BBM untuk beroperasi. Menurutnya, persoalan teknis seperti ini perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memahami penyebab terganggunya distribusi.
Selain itu, ia meminta klarifikasi mengenai berbagai informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk kekhawatiran terkait kemungkinan pengurangan kuota BBM.
“Hal-hal seperti ini harus kita saling klarifikasi. Apa yang saya sampaikan bukan satu tuduhan, tetapi diangkat dari pemikiran masyarakat. Dalam forum resmi ini, hal-hal yang memang resmi harus disampaikan sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Inggrid berharap RDP tersebut tidak sekadar menjadi forum untuk mengevaluasi penanganan kelangkaan Pertalite, tetapi juga menjadi bahan perbaikan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, meskipun persoalan antrean Pertalite mulai menunjukkan perkembangan positif, masih ada persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius, yakni kelangkaan dan antrean panjang BBM jenis solar.
Ia menegaskan, persoalan solar di Sulawesi Utara masih perlu ditangani secara berkelanjutan. Bahkan, menurutnya, masalah tersebut telah berulang kali menjadi perhatian DPRD dan pihak terkait.
“Yang sangat mengganjal dan masih sering terjadi sampai saat ini adalah antrean solar. Kondisi di Sulut untuk solar benar-benar masih perlu mendapatkan perhatian yang serius,” katanya.
Inggrid mengingatkan, penanganan persoalan solar tidak boleh berhenti ketika situasi mulai kembali normal. Evaluasi dan pengawasan harus terus dilakukan agar persoalan yang sama tidak kembali membebani masyarakat.
Ia juga menyinggung perlunya keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani persoalan distribusi solar. Inggrid merujuk pada pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang meminta Polri memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Karena itu, ia berharap Kepolisian, khususnya Polda Sulut, dapat meningkatkan perhatian terhadap persoalan solar, termasuk melalui pengawasan yang berkelanjutan.
Inggrid menegaskan, momentum kelangkaan Pertalite seharusnya dimanfaatkan untuk membenahi persoalan BBM secara menyeluruh, bukan hanya menyelesaikan antrean sesaat.
“Dengan kondisi ini, seharusnya bukan hanya masalah Pertalite yang diselesaikan, tetapi juga masalah antrean solar yang sampai sekarang masih sering terjadi,” pungkasnya. (arfin tompodung)
