Manado, MKS
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, menyoroti kurangnya penyebaran informasi terkait program beasiswa kepada masyarakat, termasuk kepada anggota DPRD yang bermitra dengan Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Sulut.
Hal tersebut disampaikan Cindy saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dan Dikda Sulut, Senin (19/10/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Cindy mencontohkan informasi mengenai bantuan beasiswa yang baru diketahui setelah melihat selebaran atau flyer. Padahal, pendaftaran program tersebut disebut telah ditutup pada tanggal 15.
Menurutnya, keterlambatan informasi tersebut membuat masyarakat, termasuk anggota DPRD, tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengetahui dan menyosialisasikan program kepada konstituen.
“Orangnya tidak dapat informasi. Kita baru lihat hari ini di flyer. Ternyata sudah tutup dari tanggal berapa? Tanggal 15,” ungkap Cindy.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari pihak Dinas Pendidikan. Menurutnya, kondisi itu bisa terjadi karena kesibukan masing-masing pihak dan adanya anggapan bahwa informasi sudah diketahui oleh semua pihak terkait.
“Saya tidak mengatakan bahwa ini disengaja oleh Dinas Pendidikan. Tapi saya memahami semua kita di sini punya kesibukan masing-masing, jadi mungkin terlewatkan,” jelasnya.
Cindy menilai, persoalan miskomunikasi seperti ini perlu diantisipasi melalui jalur penyampaian informasi yang lebih efektif. Ia meminta agar Komisi IV sebagai mitra kerja Dinas Pendidikan turut dilibatkan dalam penyebaran informasi, termasuk mengenai program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kita bisa menghindari masalah-masalah miskomunikasi ini. Termasuk juga ke sekolah-sekolah yang saya sampaikan tadi. Stakeholder terkait itu Pak Kadis yang lebih tahu siapa saja, tetapi yang pasti Komisi IV juga diikutsertakan di situ,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi kepada masyarakat perlu diimbangi dengan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan DPRD. Dengan demikian, informasi mengenai program pendidikan dapat diterima lebih awal dan diteruskan kepada masyarakat secara tepat.
Cindy berharap, adanya saluran informasi yang lebih langsung atau direct dapat membantu mencegah simpang siur informasi sekaligus memastikan masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mengakses program bantuan pendidikan.
“Saya rasa itu bisa sangat membantu supaya tidak simpang siur dan orang-orang tidak kehilangan kesempatan karena kurang lancarnya jalur informasi tersebut,” pungkasnya. (arfin tompodung)
