Manado, MKS
Sejumlah organisasi serikat buruh pekerja melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk menyampaikan aspirasi. Dalam kesempatan itu Wakil Ketua DPRD Sulut Stela Runtuwene berkomitmen akan meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat.
Adapun yang disampaikan para serikat buruh di antaranya mendorong RUU berkaitan dengan pekerja. Kemudian sejumlah masalah yang terjadi di Sulut yang mengancam para pekerja. Seperti karyawan PT Futai di Bitung yang berpotensi tidak memiliki pekerjaan.
Selain itu ada aspirasi juga dari Feibe Kaawoan dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulut. Dalam kesempatan RDP di ruang rapat serba guna kantor DPRD Sulut, Kamis (10/9/2026), ia mengatakan, agar dalam undang-undang pekerja nanti bisa mengakomodir kepentingan buruh perempuan. Supaya undang-undang bisa menjamin buruh perempuan di tempat kerja karena rentan terjadi kekerasan, pelecehan, diskriminasi terhadap pekerja-pekerja perempuan di tempat kerja.
“Misalnya dipekerjakan sampai larut malam tapi tidak dicover atau memproteksi mereka. Jadi memohonkan ada atensi khusus, supaya aturan itu melindungi buruh perempuan. Walau undang-undang saat ini sudah menjamin hak-hak buruh perempuan tapi penerapannya tidak sebagaimana diatur,” katanya.
“Seperti cuti melahirkan, menyusui, kadang kala di tempat kerja tidak disediakan diberi ruang untuk menyusui, supaya bisa diatur khusus agar mereka bisa melaksanakan kewajiban mereka sebagai ibu. Banyak yang terjadi namun mereka takut speak-up,” tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sulut Stela Runtuwene mengatakan, mengapresiasi teman-teman aliansi pekerja buruh. Pihaknya dari pimpinan dan anggota DPRD Sulut sangat mendukung apa yang menjadi usulan dari massa aksi. Nantinya dewan akan membawa usulan itu ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
“Kayaknya komisi sembilan (DPRD RI, red) juga kita akan kesana untuk membawa sekerasi bapak ibu. Di sana kebetulan, teman-teman Komisi Sembilan ketuanya dari Sulut juga, Ibu Fellly Runtuwene. Jadi saya berpikir juga kita harus ke sana karena yang membidangi masalah ini juga ada di Komisi Sembilan, buruh,” ungkap politisi Partai Nasional Demokrat ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan Minsel-Mitra ini juga mengungkapkan, dirinya yakin aliansi buruh di Sulut yang selalu berjuang untuk masyarakat dan pekerja buruh yang ada di Sulut.
“Karena buruh itu, gak ada buruh tidak ada bangsa ini. Kalau jadi semua pejabat gak mungkin kan. Jadi saya sangat apresiasi untuk buruh, asosiasi buruh yang ada di Sulawesi Utara yang selalu gigih, yang selalu memperjuangkan hak-hak mereka. Dan kami akan mendukung apa yang menjadi hak-hak buruh yang ada di Sulawesi Utara bagi Indonesia,” ucapnya.
“Jadi kita sama-sama berjuang, doakan kami agar apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu itu didengarkan oleh pusat,” tuturnya. (arfin tompodung)
