Manado, MKS
Tumpukan demonstran dari kaum buruh menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Aksi unjuk rasa dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) tersebut, salah satunya menyorot Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.
Massa aksi mendatangi kantor DPRD Sulut, Kamis (10/9/2026), disambut penjagaan ketat aparat kepolisian di depan gerbang. Tak lama kemudian Anggota DPRD Sulut Amir Liputo menerima demonstran di depan pintu gerbang. Kemudian terjadi kesepakatan untuk membahasnya di ruangan kantor DPRD Sulut dengan syarat hanya perwakilan dari para aksi unjuk rasa.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di ruang Komisi I DPRD Sulut turut hadir secara fisik menerima aspirasi demonstran yakni Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter, Anggota DPRD Sulut Amir Liputo dan Nick Lomban. Sementara Wakil Ketua DPRD Sulut Michaela Paruntu dan anggota dewan Cindy Wurangian, Julitje Maringka, Henry Walukow turut mengikuti secara daring.
Dalam kesempatan itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulut, Tommy Sampelan mengatakan, saat ini sedang dibahas RRU Perlindungan Ketenagakerjaan yang sedang memasuki tahap akhir. Namun ada sejumlah hal yang dinilai perlu diberikan catatan.
Adapun tuntutannya disampaikan Sampelan yakni pertama wujudkan Undang-undang Perlindungan Ketenagakerjaan – Pro Buruh. Kedua, menjamin kepastian kerja, menghentikan eksploitasi sistem outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan mencegah penyalahgunaan pemagangan. Ketiga, menjamin hak upah buruh secara layak dan bermartabat. Keempat, menjamin dan melindungi pekerja platform, dan pekerja terdampak transisi iklim. Kelima, menjamin hak pesangon buruh, Mencegah PHK sepihak. Keenam, memperkuat serikat pekerja, Menjamin kebebasan berserikat dan hak mogok
kerja.
Berikutnya ketujuh, menjadikan keselamatan dan kesehatan kerja serta kesejahteraan pekerja sebagai tujuan utama pembangunan. Kedelapan, sanksi dan penegakan hukum bagi perusahaan pelanggar hak-hak buruh. Kesembilan, jamin dan lindungi buruh perempuan, buruh disabilitas, dan pekerja rentan lainnya. Kesepuluh, jalankan program upskilling dan reskilling buruh Indonesia.
“Hari ini terjadi perdebatan nasional koalisis pekerja semua bergerak bukan hanya di jakarta tapi di daerah ini perlu dilakukan karena berharap supaya bisa lahir undang-undnagbyang baru untuk ditetapkan, undang-undang perlindungan ketenagakerjaan sebagaimana diusulkan serikat buruh pekerja. Kalau diusulkan ini akan jadi produk hukum yang bermanfaat bagi pekerja,” ungkap Sampelan seraya berharap, anggota DPRD Sulut akan menyuarakan tentang tuntutan aspirasi tersebut.
Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter mengatakan, sebagai pimpinan bersama anggota DPRD Sulut selalu terbuka terhadap penyampaian keinginan dan harapan lewat aspirasi yang damai. Menurutnya, secara pribadi dirinya tergerak untuk hadir karena juga pidato dari Ketua Umum Partai Demokrat yang menghimbau mereka untuk tidak hanya menemui konstituen saat mau cari suara namun harus menerima ketika juga rakyat mencari.
“Apalagi ada poin-poin penting yang menyangkut kesejahteraan banyak orang. Ada tiga poin untuk memajukan ekonomi. Semua partai dan anggota DPRD pasti sama merindukan kesejahteraan masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera kita senang kalau ada ketimpangan DPRD juga yang susah,” ucapnya.
Anter berjanji akan tuntutan pendemo ke Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI. Seraya berharap nantinya seluruh daerah juga datang ke sana untuk menyampaikan aspirasi.
“Kalau bisa semuanya juga se-Indonesia ke sana waktunya saat menyampaikan aspirasi. Lebih gampang terealisasi, jangan hanya beberapa provinsi saja. Harus semua. Sehingga mendapatkan solusi terbaik bukan hanya masyarakat Sulut tapi seluruh Indonesia,” tuturnya. (arfin tompodung)
