Manado, MKS
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat ‘dikuliti’ Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Pada wakil rakyat mempertanyakan realisasi dari program tersebut.
Hal itu ditanyakan Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat saat rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulut, Selasa (9/9/2026), di ruang rapat Komisi IV. Dalam kesempatan itu, Vonny mempertanyakan apakah program CKG sudah direalisasi di seluruh kabupaten kota. Menurutnya, di kepulauan nampaknya belum ada yang dilaksanakan. Selain itu, Vonny juga menanyakan apakah pekerja yang ada di minimarket bisa diberikan CKG.
“Memang kalau di tujuh kabupaten kota sudah sementara dilaksanakan melalui pengobatan gratis CKG tapi belum berlaku di kepulauan padahal di sana yang paling membutuhkan,” kata Vonny.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulit, Lidya Evalien Tulus mengatakan, dukungan untuk program penyediaan alat pemeriksaan kesehatan seperti stik gula darah, asam urat dan kolesterol telah disiapkan. Itu disediakan dari pemerintah pusat kemudian didisteibusi ke kabupaten kota sehingga komunikasinya nanti dengan kabupaten kota langsung. Dari provinsi tetap membantu dalam hal melihat dimana yang belum maksimal maka perlu turun melakukan pengobatan gratis.
Terkait CKG di kepulauan menurut Lidya, seharusnya sudah direalisasi untuk kabupaten kota tinggal koordinasi. Menurutnya CKG itu sudah tersedia tapi memang nanti di-backup oleh provinsi. “Jadi apa yang kurang nanti koordinasi dengan provinsi. Karena yang kami bantu itu sticknya gula darah, asam urat atau kolesterol. Hanya alatnyanya kalau medisnya dari kabupaten. Jadi dananya dari pusat tapi kalau tidak cukup dibantu provinsi untuk ketersediaan stick gula darah misalnya,” jelasnya.
Kemudian untuk pemeriksaan CKG di minimarket hanya dilakukan kepada tenaga kerjanya. Jadi pekerja yang ada misalnya di Alfamart, Alfamidi atau pihak swastanya lainnya, itulah yang dilayani untuk CKG.
“Yang dilayani pegawai atau tenaga tenaga-tenaga yang bekerja. Harusnya ini tugasnya di puskemas tapi sekarang ini sedang diupayakan CKG komunitas. Karena melihat kalau Puskesmas menunggu cakupannya belum maksimal. Jadi puskesmas yang turun dimana komunitas bekerja misalnya di pekerja Alfamart atau kantor-kantor SKPD,” ucapnya.
Kadis menambahkan, untuk realisasi program ini di Sulut belum mencapai target. Harapannya pada Desember tahun ini sudah tercapai.
“Akhir semester satu, CKG baru terealisasi 20 persen di Sulut. Ini masih rendah sementara target kita 46 persen sampai Desember,” tuturnya. (arfin tompodung)
