Manado, MKS
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Harry Porung mempertanyakan terkait detail kegiatan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut.
Harry meminta penjelasan soal sub kegiatan yang menurutnya perlu diberikan penjelasan. Hal itu karena tertera dalam dokumen yang dewan terima hanya singkat.
“Sub kegiatan ini kebanyakan hanya singkat. Anggaran Rp400 juta LPM dan karang taruna menyangkut kegiatan apa,” ucap Harry dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Sulut dengan Dinas PMD Sulut, Senin (19/1/2026), di ruang rapat komisi I.
Pihak Dinas PMD Sulut menjelaskan, untuk anggaran Rp400 juta berkaitan dengan kegiatan kelembagaan masyarakat desa yakni kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa, kegiatan fasilitasi masyarakat hukum adat berupa sosialisasi serta lembaga kemasyarakatan desa yang fokus ke posyandu. “Karena yang sekarang posyandu direvitalisasi dan setara dengan TP-PKK. Posyandu sekarang sudah dilembagakan di desa, juga karang taruna. Kegiatan posyandu ini ada rakor (rapat koordinasi) bersama pengurus kabupaten kota,” jelas pihak Dinas PMD Sulut.
Ada juga kegiatan bimtek 6 bidang standar pelayanan minimal (SPM). Ini juga menyiasati kekuarangan dana. “Karena ini bisa diterapkan di kabupaten kota. Susu untuk lansia, bayi menyusui makanan tambahan untuk anak agar menekan stunting di desa,” ucapnya. (arfin)
