Manado, MKS
Massa demonstran dari pegiat anti korupsi melakukan unjuk rasa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (9/12/2025). Berbagai pesan dititipkan para pengunjuk rasa untuk wakil rakyat. Salah satunya dalam rangka pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Personil polisi menahan para pengunjuk rasa di pintu gerbang kantor DPRD Sulut. Demonstran kemudian mulai melayangkan aspirasi mereka. Aksi demo tersebut juga dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia yang jatuh tanggal 9 Desember.
“Di gedung ini APBD dibahas. Di sini rakyat menitipkan APBD mereka untuk dibahas dan dikelola. Kami datang bukan untuk memusuhi bukan untuk menyerang tapi mengingatkan dengan tegas. Tidak boleh ada ruang korupsi dalam pembahasan,” tegas Ketua Inakor DPW Sulut, Rolly Wenas dalam orasinya.
Lanjutnya, DPRD harus menjadi teladan dalam transparasi pembahasan APBD. Pokok-pokok pikiran DPRD harus dimunculkan secara jelas. Setiap kali ada APBD perubahan diminta untuk diumumkan secara terbuka. “Transparansi kunci membangun kepercayaan,” serunya.
Ia meminta agar DPRD Sulut perlu benar-benar mengawasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pengawasan yang lemah dinilai sebagai pintu masuk korupsi, pengawasan kuat adalah benteng rakyat. “Perlu menolak gratifkasi dan sogokan,” ucapnya.
Para demonstran diterima di pintu gerbang oleh Anggota DPRD Sulut Louis Schramm, Nick Lomban, Hendry Walukow, Rhesa Waworuntu dan Jeane Laluyan. Louis Schramm dalam merespon aspirasi pengunjuk rasa menyampaikan, selamat memperingati hari anti korupsi. Pihaknya sangat mendukung apa yang menjadi perjuangan dari para demonstran.
“Kami mendukung teman teman pegiat antir korupsi untuk berjuang dalam pergerkannya,” kata Schramm. (arfin tompodung)
