Manado, MKS
Ikhtiar pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay (YSK-Victory) merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur 2025-2029 diuraikan Julius Jems Tuuk. Salah satu tim ahli penyusun RPJMD ini menegaskan bahwa kepemimpinan YSK-Victory nanti akan meninggalkan hal yang baik bagi Provinsi Sulut ke depan.
“Namun demikian bagi pemerintah YSK Victory sudah jadi komitmen pak YSK dalam kepemimpinan mereka akan meninggalkan legacy yang luar biasa,” ujarnya, Rabu (23/7/2025).
Baginya, pemerintah YSK-Victory dalam menjalankan 5 tahun kepemimpinan ke depan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) akan mengalami kontraksi yang luar biasa.
Ia menjelaskan, dari tahun ke tahun APBD Sulut menurun, sementara RPJMD ini bisa dibangun kalau ada anggarannya. Kemudian APBD yang dikendalikan pemerintah sekarang harus menyelesaikan beban hutang PEN, hutang proyek yang sudah dikerjakan tapi belum dibayar dan hutang pemerintah provinsi kepada kabupaten kota.
“Jadi hari ini pak YSK benar-benar diuji. Karena harus memenuhi semua kebutuhan yang sudah diamanatkan oleh RPJMD tapi uangnya tidak ada. Bukan nihil tapi sedikit sekali atau tidak cukup,” ungkap Tuuk.
Dengan anggaran yang minim maka pemerintah daerah dengan tim ahli berpikir caranya untuk memenuhi dengan memberdayakan yang namanya pendapatan asli daerah. Tuuk menjelaskan, di Sulut ada sektor yang mana masyarakat bisa dapat uang banyak sekali tapi tidak digarap maksimal yaitu kelapa.
“Contoh kita memilik 107.000 hektare yang perlu diremajakan dan lahan tidur yang perlu ditangani. Kalau itu tidak dapat di-recovery, dengan harga sekarang ini maka masyarakat Sulut akan kehilangan Rp7,6 triliun. Kalau itu kita bisa bangun maka masyarakat bisa dapat. Dan ini sudah menjadi komitmen besar pemerintah YSK-Victory untuk membangun perkebunan kelapa,” ujarnya.
“Jadi persoalan uangnya ambil dari mana? Kami berusaha keras agar ada dukungan dan berkelanjutan dari stakeholder yakni pengusaha-pengusaha kelapa membantu sumbang bibit kelapa karena kita butuh 11 juta pohon,” tambahnya.
Selanjutnya, hal yang juga lagi diupayakan pemerintah YSK-Victory adalah swasembada beras. Menurut Tuuk, berdasarkan data dan fakta yang ada, 15 persen jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat rusak, kemudian 80 persen irigasi kewenangan pemerintah provinsi rusak dan 99,99 persen irigasi kewenangan kabupaten kota rusak.
“Kalau Sulut kekurangan beras maka ini adalah bagian dari persoalan yang perlu dibereskan. Maka pemerintah YSK-Victory berkomitmen akan bereskan. Kembali lagi akan meninggalkan legacy yang bagus kepada masyarakat Sulut,” ucapnya.
Lanjutnya, pertumbuhan ekonomi bukan lagi ditentukan pada sektor pertanian karena sudah mentok. Saat ini yang perlu didorong baginya adalah tambang rakyat.
“Karena di RPJMD yang kita bicarakan adalah ada uang. Kalau tidak ada uang, tidak akan jadi, tambang rakyat akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Prestasi YSK adalah masyarakat penambang karena 29 tahun kita diburu, dikejar, tidak tenang tapi YSK memberikan jaminan kita bekerja dengan tenang damai. Kami hanya minta pemerintah memperhatikan mereka sesuai aturan yang ada,” tuturnya.
Menurutnya, kalau nanti tambang ini sudah ada izin tambang maka akan menghasilkan retribusi dan pajak kepada daerah kurang lebih Rp1,5 triliun per tahun.
“Karena pak YSK ingin mengembalikan marwah tambang kepada pemilik tanah itu sendiri, siapa pemilik tanah itu yaitu masyarakat. Dikembalikan kepada masyarakat karena secara linier juga simultan, pemerintah dapat uang. Selama ini tidak ada pajak, di-black market semua. Ya itu yang kita pungut,” jelasnya.
Ia menambahkan, tambang-tambang berskala besar yang merampas wilayah-wilayah tambang rakyat harus ditutup. Kalau polisi tidak bisa dirinya meminta dari satuan tugas (satgas). “Kalau polisi tidak bisa, saya minta satgas tambang yang dipimpin kejaksaan tangkap orang-orang itu siapa mereka. APH haus hadir dan tangkap orang-orang itu karena merusak hutan lindung yang ada di Bolmong,” tegasnya.
