Manado, MKS
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut meminta agar beberapa catatan yang diberikan bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah ke depan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Louis Schramm usai Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Peyerahan LHP BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemprov Sulut tahun 2024 Sekaligus Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah tahun 2024, Senin (2/6/2025).
“Jadi ini WTP ke-11. Baik pemerintah sekarang maupun lalu punya peran sehingga mendapatkan WTP. Begitu juga dengan SKPD-SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada ini, dengan adanya WTP ini kita harapkan kinerja mereka lebih baik, supaya Sulut lebih maju sejahtera dan berkesinambungan,” ungkap Louis.
Terkait dengan beberapa catatan dari BPK RI baginya, hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk semua. Terutama masalah pendidikan akan menjadi perhatiannya di Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi persoalan pendidikan. “Ini akan menjadi evaluasi khusus buat komisi 4 supaya tidak terjadi lagi seperti tidak tertib penyerapan anggaran dan tidak terjadi lagi kelebihan bayar,” ujar personil Komisi IV DPRD Sulut ini.
Beberapa catatan yang diberikan BPK itu baginya, harus diperbaiki supaya ke depan kepemerintahan Gubernur Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay tidak menjadi beban. Dirinya berharap catatan tersebut bisa diselesaikan. “Batas waktu 60 hari untuk diselesaikan tapi saya rasa sebelum 60 hari juga bisa diselesaikan karena catatan dari BPK itu tidak terlalu banyak,” tuturnya. (to)
