Manado, MKS
Desakan untuk menindak para mafia tanah datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Heny Walukow. Banyaknya aspirasi yang masuk melalui para legislator di Gedung Cengkih jadi alasan.
Anggota Komisi I DPRD Sulut ini mengatakan, komisi I hampir setiap Minggu menerima aspirasi masyarakat terkait persoalan tanah.
“Komisi I DPRD Sulut hampir setiap minggu menerima aspirasi masyarakat terkait berbagai persoalan-persoalan tanah di Sulut termasuk para mafia tanah,” ungkap Walukow usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulut berserta jajarannya, Selasa (20/5/2025).
Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, Walukow mendorong kerjasama dari pihak BPN Sulut. Dengan demikian bisa menyikapi persoalan yang menjadi. hambatan di lapangan. “Kami harus menyikapi dengan bijak untuk berkoordinasi dan harus sinkronisasi dengan pihak BPN sebagai mitra kerja dalam rangka menyikapi persoalan tanah di Sulawesi Utara. Kordinasi ini penting guna menyikapi apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi halangan,” tuturnya.
Hendry kesal dengan kenakalan para mafia tanah. Dalam upaya memberantas para mafia tanah ini maka dirinya memerlukan dukungan data dan informasi dari pihak BPN. “Kiranya pertemuan ini menjadi langkah awal kita untuk bekerjasama dalam memberantas mafia tanah di Sulut,” ujar Walukow. (to)
