MANADO, MKS
Riuh masalah penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ditanggapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Muliadi Paputungan membeberkan informasi yang mereka dapat hasil pertemuan dengan pihak eksekutif.
Anggota Komisi I DPRD Sulut tersebut mengatakan, saat mereka melakukan pembahasan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dijelaskan, bahwa mereka yang lulus itu, selama mereka tidak menerima Surat Keputusan (SK) maka belum bisa dibayarkan gajinya. Gaji baru bisa dibayarkan ketika SK mereka sudah ada. “Itu sesuai keterangan dari BKD atau BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan),” ungkap Muliadi, Selasa (11/3/2025), di ruang kerjanya.
Anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya ini mengatakan, pemerintah membayar gaji itu berdasarkan rujukan SK. Kalau tidak ada SK mereka tidak berani untuk membayar karena akan bermasalah. “Karena bisa ada temuan. Itu poin yang disampaikan dari BKD,” ujarnya.
Dirinya pula merespon masalah penundaan pengangkatan dari pemerintah. Menurutnya, ini karena kondisi negara saat ini masih ada penyesuaian berkaitan dengan anggaran. “Mungkin melihat kondisi nasional secara menyeluruh karena dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) pun ada instruksi penyesuaian lagi RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Berarti kan ini berkaitan lagi dengan anggaran. Mungkin menunggu penyesuaian itu,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Karena menurut Muliadi, di beberapa daerah pun ada efisiensi anggaran dan refocusing yang masih sementara berjalan. Salah satu yang dirinya contohkan yakni saat rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Pemerintah Provinsi Sulut. “Tadi (saat pembahasan, red), dari anggaran sekian miliar (Satpol-PP, red), ketika kami tanyakan apakah sudah diefisiensi mereka bilang belum karena bari mau diusulkan,” tuturnya.
Diketahui, penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK terjadi gejolak di Tanah Air. Pengangkatan CPNS ditunda sampai bulan Oktober 2025. Sedangkan PPPK hingga Maret Tahun 2026. (arfin tompodung)
