BOLTIM, MKS
Nada peringatan dilayangkan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Trisno Mais. Warning tersebut menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN). Masalah netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 jadi penyebab.
Trisno mengatakan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri dan Kepala Desa serta perangkat Desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada Pilkada tahun 2024.
Hal itu disampaikan Anggota Bawaslu Boltim Trisno Mais saat ditemui di Kantor Bawaslu Boltim, Minggu (15/7/2024).
Ia menjelaskan, aturan disosialisasikan yakni Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Termasuk Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 29 terkait kepala desa. PP 94 Tahun 2021, Undang-Undang nomor 5 tahun 2014.
“ASN dan Kepala desa dilarang berpolitik praktis maupun melakukan keberpihakan, harus jaga netralitas. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku,” tegas Trisno.
Selain itu, dia mengingatkan ASN, kepala desa, dan perangkat desa untuk berhati-hati dalam menyukai, mengomentari, dan membagikan postingan terkait paslon. “Ada aturan hukum yang mengikat mereka atas larangan-larangan tersebut,” pungkasnya.
Bawaslu Boltim melakukan, berbagai upaya pencegahan terkait dengan netralitas ASN,TNI/Polri, Kepala Desa dan Perangkat Desa, pihaknya sebelumya juga sudah memberikan surat Imbauan yang ditujukan kepada Pemda Boltim terkait netralitas ASN. Selain itu Bawaslu Boltim juga sudah menginstruksikan kepada jajaran ad hoc untuk mengimbau kepada pemerintah kecamatan, kepala desa dan perangkat desa. Upaya pencegahan ini untuk menjadikan pemilihan kepala daerah daerah yang jujur dan adil, Langsung Umum Bebas Rahasia dan Bermartabat.
“Berbagai upaya pencegahan sudah kami lakukan dan kan kami seriusi agar menjadikan pemilihan kepala daerah yang Jujur dan Adil, Langsung Umum Bebas Rahasia dan Bermartabat,” tandasnya. (at)
