Manado, MKS
Pengurus baru Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Daerah Irigasi (D.I.) Kosinggolan Kabupaten Bolaang Mongondow ditunjukkan di bawah kepemimpinan Julius Jems Tuuk melakukan silaturahmi sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I, Senin (5/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pengurus IP3A menyampaikan sejumlah persoalan yang dihadapi petani, mulai dari minimnya debit air akibat musim kemarau panjang, kondisi pintu-pintu air, nasib petugas Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP), hingga pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
Julius Jems Tuuk yang juga merupakan Tim Khusus Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan, kedatangan pengurus baru IP3A D.I. Kosinggolan selain untuk memperkenalkan kepengurusan, juga menjadi momentum menyampaikan aspirasi petani kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan D.I. Kosinggolan.
“Kami pengurus baru dari IP3A D.I. Kosinggolan. Kami silaturahmi dengan Kepala Balai Wilayah Sungai yang menjadi penanggung jawab dari D.I. Kosinggolan. Memperkenalkan pengurus yang baru sekaligus menyampaikan beberapa persoalan yang menjadi aspirasi,” ujar Tuuk.
Ia mengapresiasi respons Kepala BWS Sulawesi I Romie Tongkeles yang menurutnya menerima aspirasi pengurus IP3A dengan baik serta memberikan sejumlah solusi.
“Di dalam pertemuan ini kami berterima kasih kepada Bapak Insinyur Romie Tongkeles yang begitu baik menerima pengurus IP3A kemudian memberikan solusi,” katanya.
Salah satu persoalan yang disampaikan yakni kondisi debit air Kosinggolan yang saat ini hanya sekitar 1,5 meter kubik per detik akibat musim kemarau panjang.
Padahal, kata Tuuk, untuk mengairi lahan pada golongan dua yang mencapai lebih dari 2.000 hektare, dibutuhkan debit sekitar 3,2 hingga 3,5 meter kubik per detik.
Karena itu, pihaknya meminta adanya langkah alternatif untuk membantu petani yang terdampak kekurangan air.
Tuuk menyebut BWS Sulawesi I merespons persoalan tersebut dengan rencana membantu petani melalui pompanisasi.
“Terima kasih Pak Romie akan membantu petani yang mengalami kekeringan dengan pompanisasi,” ujarnya.
Selain persoalan air, IP3A juga menyampaikan kondisi pintu-pintu air pada jaringan irigasi Kosinggolan yang menurut Tuuk sebagian besar mengalami kerusakan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah mendorong swasembada beras.
“Bagaimana mau swasembada? Ini pintu-pintu air hampir 90 persen, bahkan 100 persen rusak,” kata Tuuk.
Ia mengatakan pihaknya telah mengusulkan agar persoalan tersebut diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan penanganan.
Aspirasi lainnya berkaitan dengan nasib petugas TPOP yang selama ini masih dibiayai melalui APBD Pemerintah Provinsi Sulut, sementara pengelolaan D.I. Kosinggolan merupakan kewenangan pemerintah pusat. IP3A mengusulkan agar petugas yang selama ini menjaga dan mengoperasikan pintu-pintu air tersebut dapat diakomodasi menjadi bagian dari Kementerian PU atau BWS.
“Kami berpandangan agar lebih baik petugas-petugas penjaga pintu air ini sekalian dibiayai oleh Kementerian PU. Kami usulkan supaya mereka sekalian diambil,” jelas Tuuk.
Sementara terkait pelaksanaan P3-TGAI, IP3A Kosinggolan meminta agar program tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan dan melibatkan P3A yang benar-benar sah. Tuuk berharap tidak ada lagi P3A yang dibentuk hanya untuk kepentingan pelaksanaan program.
“Tidak boleh ada lagi yang namanya P3A jadi-jadian. Jadikan contoh yang bagus, yang baik, supaya siapapun yang mengerjakan P3-TGAI ini adalah P3A yang benar-benar direkomendasi sesuai amanat undang-undang,” tegasnya.
Untuk persoalan tersebut, Kepala BWS (Kabalai) Sulawesi I Romie Tongkeles mengatakan pihaknya akan membantu mengusulkan para petugas agar dapat dipertimbangkan menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di bawah kementerian atau BWS.
“Teman-teman yang PPPK kami tetap akan membantu semaksimal mungkin untuk mengusulkan namanya menjadi pegawai PPPK di kementerian atau di BWS. Namun itu kami akan menyampaikannya ke pimpinan,” kata Romie seraya menegaskan, meski belum ada arahan terkait hal tersebut, BWS tetap akan mencoba mengusulkannya kepada pimpinan.
Lanjut Romie, pihak BWS juga telah melakukan pertemuan dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi, termasuk P3A, IP3A dan GP3A. Ke depan, kata dia, pelaksanaan kegiatan akan terus dikoordinasikan bersama kelompok tani dan petugas BWS di lapangan.
“Kita akan tetap terus berkoordinasi sehingga pekerjaan ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh warga masyarakat,” pungkas Romie. (arfin tompodung)
