Manado, MKS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2026 tentang Pernyanmpaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Jumat (14/8/2026).
Pelaksanaan Rapat Paripurna ini dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Sulut yang dimulai pukul 09.00 wita. Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter dan Stela Runtuwene. Turut hadir dalam rapat tersebut Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Dalam Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan, tentang pedoman mereka menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Presiden menjelaskan bahwa mereka bekerja untuk menjaga dan melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, mereka bekerja untuk menjaga, menjalankan dan melindungi kepentingan inti nasional.
“Termasuk menjaga dan mengelola sebaik-baiknya kekayaan bangsa Indonesia agar dapat sepenuhnya dimanfaatkan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia ketika kami bekerja untuk mengatasi kesulitan rakyat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo.
Hal berikutnya berkaitan dengan pedemoan kerja mereka yakni untuk kepentingan rakyat. “Dalam bekerja kami selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat dan kepentingan anak-anak mereka dan cucu cucu mereka,” ungkapnya.
Presiden mengatakan, dirinya tidak menyampaikan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai atau seluruh janji yang dirinya ucapkan telah tertunaikan. Menurutnya itu semua belum diselesaikan.
“Tetapi dalam waktu kurang dari dua tahun kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan dengan kerja keras didasari oleh hati yang tulus bagi bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit atau terlalu rumit dapat kita mulai selesaikan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, di bidang perikanan pemerintah sedang membangun kampung merah putih. Saat ini sudah ada 100 kampung nelayan dibangun dan targetnya sampai seribu lebih. Menurutnya, hasil dari laut Indonesia baru lima persen yang dinikmati dan sisanya diambil kapal-kapal negara lain tanpa izin. Ke depan Indonesia butuh belasan ribu kapal, target ini tantangan berat namun harus dimulai.
Presiden juga menjelaskan soal program koperasi merah putih yang dibuat untuk memperkuat ekonomi rakyat. Sekarang ini ada 10 ribu koperasi merah putih. Tahun 2026 diharapkan harus ada 30 ribu koperasi merah putih yang berdiri dan beroperasi dengan baik.
“Koperasi merah putih ini untuk pertama kali sejak pertama kita menerima kedaulatan negara. Kita akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar. Pasar bisa dimanipulasi, bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar maka rakyat harus kita bantu, organisir, berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, diperkuat dan diberdayakan,” katanya.
“Semua barang barang subsidi akan disalurkan lewat koperasi merah putih sehingga barang-barang subsidi tidak bisa diperdagangkan. Subsidi adalah dari rakyat maka tidak boleh diperdagangkan,” ucapnya. (arfin tompodung)
