Manado, MKS
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) meminta program dan anggaran dalam APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2027 benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong peningkatan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut, Angel Wenas, saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Angel mengatakan, program prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sulut pada 2027 harus mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Karena itu, Sekretariat Daerah diharapkan dapat mengawal seluruh rencana, program kerja, serta anggaran dan belanja agar selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut.
“Anggaran, program serta kegiatan di tahun 2027 semuanya untuk kepentingan rakyat Sulawesi Utara,” kata Angel saat membacakan pemandangan umum fraksi.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya proses pembahasan anggaran dilakukan secara matang dan tidak terburu-buru. Seluruh pihak, termasuk mitra kerja DPRD, diminta menyiapkan materi pembahasan dengan baik sehingga tersedia waktu yang cukup untuk melakukan kajian.
Di sisi lain, Fraksi Demokrat meminta pemerintah meninjau kembali kegiatan yang bersifat seremonial. Anggaran pembangunan dinilai perlu lebih diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
“Fraksi Partai Demokrat juga mengharapkan kegiatan yang sifatnya seremonial dapat ditinjau kembali,” ujarnya.
Dalam pemandangan umum tersebut, Demokrat turut menyoroti sektor ekonomi masyarakat, khususnya kesejahteraan petani. Pemerintah Provinsi Sulut didorong mempertahankan harga komoditas unggulan seperti kopra, kelapa dan cengkeh pada tingkat yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
Fraksi Demokrat juga meminta adanya pemerataan anggaran pembangunan di seluruh sektor, terutama sektor yang dinilai mampu menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Untuk sektor kepemudaan, Demokrat mendorong pemerintah lebih serius menjalankan program yang berkaitan dengan penguatan kesetiakawanan sosial sebagai salah satu upaya membantu penanganan kemiskinan.
Sementara di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan diminta lebih fokus pada pembinaan karakter siswa sekaligus meningkatkan program pengembangan kualitas generasi muda agar memberikan dampak positif bagi daerah.
Terkait bantuan pemerintah provinsi kepada masyarakat di kabupaten dan kota, Fraksi Demokrat meminta akses terhadap bantuan tersebut dipermudah. Menurut mereka, masyarakat terkadang menghadapi kendala akibat perbedaan kepentingan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Persoalan penyerapan anggaran juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat. Setiap perangkat daerah diminta meningkatkan kinerja penyerapan, terutama SKPD yang memiliki alokasi anggaran besar.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap dampak setiap program terhadap masyarakat, termasuk pada pelayanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, pemberdayaan kepemudaan, kegiatan kerohanian dan pelayanan sosial.
Pada akhirnya, Fraksi Demokrat berharap seluruh program yang dituangkan dalam APBD Sulut 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi mampu mendorong kemajuan ekonomi masyarakat sekaligus menekan tingkat kemiskinan di Sulut. (arfin tompodung)
