Manado, MKS
Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Hillary Tuwo, mendorong agar pelaksanaan APBD Perubahan Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026 benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hillary menyampaikan hal tersebut saat ditemui di Kantor DPRD Sulut, Senin (21/9/2026).
Menurut Hillary, optimalisasi anggaran perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama perangkat daerah (SKPD), agar setiap program yang dibiayai APBD memiliki sasaran yang jelas.
“Dengan anggaran perubahan yang ada, harapannya satu, tepat sasaran, langsung kepada masyarakat. Jangan ada anggaran yang tidak perlu,” ujar Hillary.
Ia menilai fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan anggaran yang telah dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) benar-benar dilaksanakan sesuai peruntukannya.
Hillary mengatakan, DPRD melalui komisi-komisi akan terus melakukan pemantauan terhadap penggunaan anggaran oleh SKPD.
“Kalau tidak sesuai dengan tepat sasaran, kita di lembaga legislatif, di DPRD yang berkomisi, akan melakukan pemantauan terus bahwa anggaran yang digunakan SKPD itu sesuai dengan yang sudah dibahas di Banggar,” katanya.
Di sisi lain, Hillary mengapresiasi adanya tambahan anggaran di sektor pendidikan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sulut. Ia menyebut tambahan tersebut sebagai salah satu bentuk kemajuan di sektor pendidikan.
“Kita mensyukuri karena hadiah ulang tahun provinsi ada satu penghargaan yang Pak Gubernur sampaikan kemarin. Di bidang pendidikan kita ketambahan Rp2 miliar,” ungkapnya.
Hillary berharap tambahan dukungan anggaran tidak hanya terjadi pada sektor pendidikan, tetapi juga dapat dirasakan sektor-sektor lainnya.
Ia juga menyinggung informasi yang baru diterimanya terkait kemungkinan adanya dukungan pemerintah pusat berupa insentif bagi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih sebatas kabar yang diterimanya dari rekan-rekan di DPRD.
“Ini baru dengar-dengar saja. Kita berharap selain sektor pendidikan, seluruh sektor juga bisa meningkatkan itu, jadi lumayan ada tambahan transfer ke daerah, apalagi nilainya sudah di atas Rp1 triliun,” tuturnya.
Karena itu, Hillary menilai diperlukan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, termasuk bersama SKPD terkait, untuk mengoptimalkan potensi daerah dan memperbaiki kondisi APBD Sulut ke depan.
“Kami juga di bidang legislatif menjadi PR untuk berkolaborasi dengan eksekutif dan SKPD terkait, supaya dengan adanya potensi-potensi ke depan, APBD kita juga bisa ada perbaikan,” pungkasnya. (arfin tompodung)
