Manado, MKS
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Royke Anter menyorot Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulut terkait persiapan data menjelang pembahasan APBD Induk 2026. Anter mendesak agar Dinas Perkim menyediakan data yang lengkap dan valid.
”Tidak lama lagi akan ada pembahasan APBD Induk, jadi kami minta data harus lengkap,” tegas Royke Anter dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III DPRD Sulut dengan Dinas Perkimtan Provinsi Sulut, Selasa (30/1/2025), di ruang rapat komisi III.
Anter menyoroti profesionalisme Dinas Perkim, terutama terkait masalah mendasar seperti pembebasan lahan. Ia meminta agar dinas terkait fokus pada penyelesaian isu-isu struktural, bukan hanya terpaku pada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).
”Mengenai Pokir yang disampaikan, saya soroti Dinas Perkim untuk lebih profesional. Terkait pembebasan lahan dan lain-lain, sampai sekarang bukan Pokir terus yang disampaikan,” kritiknya.
Anter mengingatkan tentang fungsi wakil rakyat yang adalah pengawasan. Menurutnya, ketika Dinas Perkimtan memberikan data yang lengkap, dewan dapat memilah dan menentukan program yang benar-benar prioritas bagi masyarakat. Ia berharap OPD terkait dapat mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyediakan data yang akuntabel.
