Manado, MKS
Ketua Himpunan Masyarakat Nelayan Seluruh Indonesia (HMNSI) Bolaang Mongondow (Bolmong) Julius Jems Tuuk mendesak penunjukan pelaksana 46 proyek Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang tersebar di sejumlah kabupaten kota di Sulut dibatalkan.
Salah satu anggota tim Khusus Gubernur Sulut untuk Percepatan Akses Program Strategis ini menilai, proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut seharusnya melibatkan kontraktor daerah sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Menurut Tuuk, setiap titik proyek Kampung Nelayan memiliki anggaran hingga sekitar Rp20 miliar. Ia menyebut proses penentuan pelaksana proyek berdasarkan aturan dilakukan melalui penunjukan bukan lewat lelang.
“Yang menjadi keberatan kita, terinformasi bahwa proyek-proyek ini tidak diberikan kepada putra daerah. Sedangkan perusahaan yang mengerjakan berasal dari luar daerah,” kata Tuuk, Senin (5/10/2026).
Atas kondisi tersebut, Tuuk meminta agar seluruh penunjukan proyek Kampung Nelayan di Sulut dibatalkan dan pelaksanaannya dapat dilakukan kembali dengan melibatkan kontraktor lokal.
“Penunjukan terhadap proyek Kampung Nelayan di Sulawesi Utara dibatalkan. Biar dikerjakan tahun depan dan tunjuk kontraktor lokal untuk mengerjakan,” ujarnya.
Tuuk juga menyampaikan bahwa dirinya menerima informasi mengenai dugaan adanya pemberian sebesar 15 persen yang berkaitan dengan proyek tersebut.
“Saya dengar, saya menduga, entah benar atau tidak, ada saweran 15 persen kepada pejabat-pejabat di KKP yang mengatur ini dan tidak diketahui oleh Menteri,” katanya.
Ia menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan dan meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap proses pelaksanaan proyek Kampung Nelayan di Sulut.
“Di September mungkin ada sebagian dibatalkan saja. Dan saya juga minta tolong atensi Kepolda dan Kejati untuk memantau terkait proyek Strategis Nasional Kebijakan Presiden di Sulawesi Utara. Ini Kampung Pak Prabowo (Presiden Prabowo Subianto, red) dimainkan oleh pejabat-pejabat nakal di KKP,” tegas Tuuk.
Tuuk menilai proyek Kampung Nelayan merupakan program strategis yang seharusnya memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat daerah. Karena itu, ia meminta proses pelaksanaan maupun penunjukan kontraktor dilakukan secara transparan dan tidak merugikan pelaku usaha lokal.
“Batalkan itu, tunjuk kontraktor lokal untuk mengerjakan,” pungkasnya. (arfin tompodung)
