Manado, MKS
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen memberikan reaksi kritis terhadap usulan pokok pikiran anggota dewan yang tidak diakomodir. Sebagai bagian penyelenggara pemerintahan daerah dirinya meminta agar usulan dari para wakil rakyat juga diperhatikan.
Sorotan tersebut mencuat dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun 2027, Jumat (7/8/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Ketika itu Silangen mengatakan, agar usulan yang diberikan anggota dewan kiranya bisa diperhatikan. Apalagi itu juga untuk dikembalikan bagi kepentingan rakyat. Memang diakuinya peruntukkannya tentu memiliki kriteria-kriteria namun setidaknya usulan dari pihak dewan ada yang diakomodir.
“Sekurang-kurangnya tolong dong diakomodir kita ini sebagai unsur penyelenggara daerah. Yang kalau anggaran kita bahas bersama-sama dengan legislatif tapi saat mau penentuan legislatif tidak dilibatkan,” tegas Silangen.
Silangen menncontohkan, usulan dari anggota dewan Amir Liputo untuk bantuan gereja tidak diakomodir. Walaupun dirinya seorang muslim. “Padahal yang pak Amir usulkan itu justru untuk gereja,” ucap Silangen.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, Wakil Gubernur sekarang ini Victor Mailangkay dahulunya pernah duduk di kursi pimpinan DPRD Sulut. Saat menjabat sebagai wakil rakyat usulan aspirasinya lewat pokok pikiran diakomodir.
“Yang lalu pimpinan dewan sekarang sudah wagub itu pak Victor, itu ada (masuk usulan pokir, red) tapi sekarang tidak ada satu pun. Mungkin perlu perbaiki ke depan,” kata wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Galang memberikan respon terkait penyampaian yang diberikan Ketua DPR Sulut. Pihaknya akan mengomunikasikan persoalan itu dengan perangkat daerah.
“Kami memahami apa yang disampaikan ketua nanti akan kami sampaikan ke SKPD teknis,” ucapnya. (arfin tompodung)
