Manado, MKS
Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan berkaitan dengan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD2025 dan Ranperda Penyelenggara Izin Berusaha. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sulut, Selasa (23/6/2026), di ruang rapat paripurna DPRd Sulut.
Fraksi Partai Golkar menyentil memberi masukkan berkaitan dengan Ranperda penyelenggaraan izin berusaha. Fraksi ini menyampaikan, hadirnya Ranperda izin berusaha merupakan upaya positif Pemprov Sulut untuk menghadirkan standar pelayanan. Selain itu ranperda ini pula mendorong sumber pendapatan asli daedah.
Fraksi Golkar menilai Ranperda ini sudah memenuhi kaidah hukum. Ke depannya bisa diatur agar tidak menimbulkan kontra dengan izin yang ada di kabupaten kota.
“Hadirnya Ranperda inj dapat menambah peluang lebih luas kepada pengusaha baik perorangan maupun badan usaha,” kata personil Fraksi Golkar Vionita Kuera, saat membacakan garis besar pandangan umum fraksi Golkar mengenai kedua ranperda tersebut.
Selanjutnya mengenai, Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Fraksi Golkar mengamati kinerja gubernur dan wakil gubernur yang terus memfokuskan kepada kepentingan masyarakat dalam realisasi APBD. Maka dari itu Fraksi Golkar mengapresiasi kinerja gubernur dan wakil gubernur. Fraksi Golkar berharap Gubernur dan wakil gubernur dapat mempertanggungjawabkan setiap rupiah dari APBD sehingga tidak menjadi temuan badan pemeriksa keuangan.
“Fraksi Golkar menerima dan menyetujui dan dilanjutkan dalam pembahasan menurut tingkatannya,” ucap Kuera. (arfin tompodung)
