Manado, MKS
Program di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ‘dikuliti’ Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut). Salah satunya terkait dengan realisasi program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
Hal itu dipertanyakan Anggota Komisi I DPRD Sulut, Hillary Tuwo. Dirinya melihat, ada program yang belum terealisasi oleh dinas ini yaitu program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
“Ini kan baru realisasi di triwulan satu tadi kalau tidak salah ibu (kepala dinas, red) sempat mention program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, sudah ada realisasi di triwulan I. Saya lihat satu hingga empat sudah. Tapi ada khusus program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ini, mungkin datanya yang belum update atau bagaimana saya lihat belum ada realisasinya,” kata Tuwo dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut dengan DPMD Sulut, Selasa (19/5/2026), di ruang rapat komisi.
Menurut Hillary, berdasarkan data yang diberikan dinas kepada mereka, anggaran untuk program itu masih sama sebesar Rp2,6 miliar. Sementara dirinya sempat menangkap penjelasan dari dinas bahwa sudah ada realisasi.
“Saya lihat angkanya masih Rp2,6 miliar. Realisasinya belum dicantumkan apakah memang belum ada pelaksanaan kegiatan di triwulan I, angka ini cukup besar Rp2,6 miliar, dan kegiatan di sini banyak ada posyandu, PKK apakah memang belum dilakaksanakan atau belum di-update,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.
Pelaksana tugas Kepala DPMD Sulut, Novita Lumintang mengatakan, memang datayang pihaknya berikan ke anggota komisi dalam rapat tersebut belum di-update, realisasinya masih terbaca di 31 Maret 2026. Padahal sebenarnya pada bulan April itu sudah ada 2 kegiatan PKK dan 1 kegiatan posyandu yang mereka laksanakan. Adapun mereka telah melaksanakan kegiatan posyandu dengan anggaran Rp400 juta lebih.
“Terdiri dari belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat di 15 kabupaten kota. Itu ada Rp130 juta jatah susu dan makanan sehat untuk lansia, bayi dan ibu menyusui dan itu sebagian besar kami serahkan saat halal bihalal pelaksanaan ramadhan Maret kemarin tapi belum terbaca realisasinya tapi sudah diserahkan,” ungkapnya.
“Anggaran 100 juta untuk penyelenggaraan acara rapat kerja daerah tingkat provinsi dan rapat kerja daerah yang melibatkan 15 kabupaten kota dan pemberian bantuan yang adalah susu dan makanan untuk lansia dan bayi,” tambahnya.
Selain itu kegiatan PKK sudah dilaksanakan rapat kerja pada bulan April yakni dua kegiatan di hotel Luwansa Manado. “Bantuan masyarajat sudah dilaksanakan sesuai petunjuk diserahkan di kabupaten Bolmong secara keseluruhan,” ujarnya. (arfin tompodung)
