Manado, MKS
Sorotan diberikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter, menyasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sulut. Wakil rakyat dari Partai Demokrat ini mengkritisi program kegiatan yang dinilai sudah lewat satu bulan lebih.
“Pertama saya koreksi dengan ibu kepala dinas tolong kasih data ke komisi yang update, ini sudah kedaluwarsa sudah 31 Maret sudah lewat satu bulan setengah. Ke depan diharap tidak terjadi lagi saya anggap ini sembunyi-sembunyi data tidak transparan,” kata Anter dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Sulut dengan DPMD Sulut, Selasa (19/5/2026), di ruang rapat komisi.
Anter berharap, pada pertemuan berikutnya bila diundang oleh dewan, baiknya melampirkan data yang paling tidak hingga dua minggu sebelumnya. “Supaya kita tidak bertanya-tanya, tadi Hillary (Hillary Tuwo) dan ibu Mantiri (Eugenie Mantiri) bertanya-tanya realisssi ada yang masih 11 persen bahkan belum terserap,” tutur Anter yang juga koordinator Komisi I DPRD Sulut.
Ia mengatakan, personil komisi I tadinya mengusulkan agar anggaran bisa ditambah ke DPMD namun bila realisasinya masih minim maka tidak bisa ditambah. “Kalau seperti ini tidak perlu ditambah anggaran malah ke depan akan dikurangi,” ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado ini.
Ke depan dirinya berharap hal-hal seperti ini bisa diperbaiki. Bila tidak maka pada akhir tahun DPRD juga akan disalahkan karena tidak melakukan pengawasan.
“Jadi ke depan tolong diperbaiki, kita ini mitra kerja jadi saling membenahi. Kalau tidak baik dilakukan PMD, ketika akhir tahun anggaran komisi I yang kena karena kita mitra kerja yang mengawasi,” ucapnya. (arfin tompodung)
