Manado, MKS
Kritik keras Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti menyasar Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Masalah realisasi bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) jadi penyebab.
Sorotan tersebut disampaikan Makisanti saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Sulut dengan Dinsos Provinsi Sulut, Senin (2/2/2026), di ruang rapat komisi IV. Pierre mengungkap dalam rapat tersebut tentang kejadian penerima bantuan tahun 2025 di Kabupaten Minahasa. Penerimanya yang adalah pasangan suami istri lanjut usia, sudah membongkar rumah mereka namun ternyata nama penerima telah diganti Dinsos Sulut. Kini istrinya sudah meninggal dunia.
“Terkait usulan-usulan penerima bantuan ini kenapa bisa berubah-ubah? satu pemahaman yang harus saya sampaikan ke pak kadis dan jajaran, APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu dibahas oleh DPRD bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) disepakati, ada kata sepakat di situ dan item-item ini yang kami sampaikan ini masuk dalam pembahasan bukan karang-karang. Ini adalah dokumen resmi yang kami usulkan,” tegas Makisanti.
Ia menyampaikan, terkait dengan penerima bantuan RTLH di Minahasa ini, pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah turun ke rumah mereka. Kemudian memang sudah disampaikan nanti dibongkar ketika sudah akan dikerjakan.
“Dan tidak keluar juga di surat keputusan (SK) untuk dibuat dan kami punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat ini pak, ini bukan penerima asal-asal mereka lantai tanah di situ dan tinggal oma dan opa. Kemudian Desember lalu meninggal ini oma jadi mereka tinggal pakai terpal sudah tore itu terpal. Ini suatu prestasi buruk dari dinas sosial,” kata Makisanti.
Bagi Makisanti, ada satu hal yang tidak dipahami pihak Dinsos bahwa dokumen yang dibahas dengan TAPD adalah dokumen resmi. “Itu kami usulkan berdasarkan pembahasan Banggar dan TAPD, tidak sembarang kami mengusulkan hal ini. Pak gubernur dan wakil gubernur harus tindak tegas. Gubernur dan wakil gubernur punya visi misi bagus untuk Sulut tapi tidak dimanfaatkan dinas sosial,” tegasnya. (arfin tompodung)
