Manado, MKS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulut tahun 2026, dan penetapan perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2025, Selasa (18/11/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, berterima kasih kepada DPRD Sulut karena telah memberikan masukkan, informasi, rekomendasi, sekaligus koreksi maupun kritik yang membangun untuk KUA-PPAS APBD 2026. Selain itu DPRD Sulut disebutnya telah bersama-sama menyempurnakan berbagai kekurangan dalam KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2026.
“Sehingga beberapa tahapan dan pembahasan-pembahasan telah kita lewati,” ungkap gubernur.
Lanjut gubernur, sekarang ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA-PPAS Provinsi Sulut tahun anggaran 2026 yang telah disinkronkan dengan kebijakan nasional. Terlebih lagi telah disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada.
“KUA dan PPAS yang kita sepakati bersama hari ini, nantinya akan menjadi dasar berpijak dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di setiap perangkat daerah pada tahun 2026. Termasuk sebagai acuan penyusunan RKA (rencana kerja dan anggaran) perangkat daerah,” ujarnya.
Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen berharap, KUA-PPAS APBD Tahun 2025 memberikan dampak positif langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Sulut. Selain itu, dapat menjadi dasar yang kokoh bagi pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulut.
“Yang transparan, akuntabel dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujar Silangen. (arfin tompodung)
