Manado, MKS
Kasus pencemaran lingkungan hidup di Sulawesi Utara (Sulut) disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Trennya yang belakangan sering terjadi jadi perhatian wakil rakyat Gedung Cengkih. Tidak adanya anggaran untuk instansi terkait turun lapangan turut dikritisi.
Sorotan itu disampaikan personil Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Louis Schramm saat pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Kamis (13/11/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Louis mengatakan, belakangan ini ada tren kenaikan pelanggaran pencemaran lingkungan hidup, baik udara, sungai maupun kebisingan.
“Di Manado ada pabrik kecap yang dibuang limbahnya di saluran air yang dipakaia masyarakat. Terakhir juga di Bitung kasus PT Futai yang mencemari lingkungan yang ada di Bitung,” kata Louis.
Dirinya sempat bertanya kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulut apa yang menjadi penyebab. Padahal di DLH ada pegawai yang tugasnya melakukan penyelidikan untuk kasus pencemaran lingkungan namun tidak didukung anggaran.
“Saya bertanya kepada dinas lingkungan hidup ini mengapa terjadi. Dinas lingkungan hidup hanya menjadi pemadam kebakaran. Ternyata di dinas lingkungan hidup ada pegawai yang khusus melakukan penyelidikan jika terjadi pencemaran tapi dia tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja karena sama sekali tidak ada anggaran,” ungkap Louis.
Lanjutnya, masalah pencemaran lingkungan hidup tidak hanya di pabrik-pabrik. Kerusakan lingkungan terhadap hutan juga dengan banyaknya tambang ilegal, mengakibatkan kerusakan lingkungan.
“Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena dinas lingkungan hidup tidak ada anggaran untuk turun mengidentifikasi pencemaran yang terjadi. Mungkin bisa dipikirkan bagaimana membantu agar pencemaran lingkungan hidup tidak terjadi lagi atau bisa dikurangi,” tegas Louis. (arfin tompodung)
