Manado, MKS
Dalam upaya mencapai delapan program prioritas gubernur di tahun 2026 maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengusulkan pelrunya pengurangan anggaran di beberapa sektor. Wakil rakyat mengusulkan agar dilakukan pemotongan untuk anggaran makan minum (Mami), perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
Hal itu disampaikan anggota dewan Amir Liputo dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Kamis (13/11/2026), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Amir yang juga personil Banggar mengatakan, dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan gubernur ada delapan prioritas pembangunan daerah yang akan dituntaskan di tahun 2026. Namun setelah melakukan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing komisi, justru di SKPD tidak tergambar prioritas pembangunan untuk delapan sektor ini.
“Dimana tergambar hampir di seluruh SKPD bermitra itu, alokasi modal yang sangat kecil. Pertanyaannya berarti dalam kebijakan anggaran ini kita harus punya langkah yang konkrit atau ekstrim untuk membalikkan keadaan,” ungkap Liputo.
Dirinya mengusulkan untuk adanya pembedahan anggaran secara ekstrim di tiga sektor. Pertama, Amir meminta agar adanya pengurangan anggaran Mami di semua sektor baik legislatif maupun eksekutif. Ia memohon ini dituangkan dalam nota kesepakatan. “Cuma banyak yang bertanya kalau ini dikurangi dampak terhadap ekonomi bagaimana orang yang chatering, suplai makanan, buat kue, suplai, ini harus kita punya jaringan pengaman. Jadi kita perlu meninjau Mami yang ada di Pemprov dan dewan,” katanya.
Hal kedua diusulkannya untuk melakukan pengurangan di anggaran perjalanan dinas. Ini menurutnya, perlu dilakukan peninjauan dengan benar. Selanjutnya terkahir ia meminta agar memotong anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang seremonial.
“Pembangunan-pembangunan yang belum penting, seperti pembangunan monumen, perayaan-perayaan yang tidak perlu diselanggarakan besar-besaran, tidak perlu meniadakan perayaan itu tapi kita per kecil,” ucapnya. (arfin tompodung)
