Manado, MKS
‘Teriak’ masyarakat Tanjung Merah Kota Bitung terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT Futai Sulawesi Utara membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar hearing. PT Futai yang bergerak di bidang daur ulang kertas ini disinyalir melakukan pembuangan limbah di muara sungai.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) dipimin Ketua Komisi Vonny Paat menggelar rapat dengar pendapat terkait persoalan tersebut, Selasa (7/10/2025), di ruang rapat serba guna kantor DPRD Sulut. RDP tersebut dalam rangka menindaklanjuti aspirasi solidaritas masyarakat tanjung merah memanggil terkait pencemaran lingkungan PT Futai Sulut
Yopie Wawo salah satu yang mewakili masyarakat Tanjung Merah menyampaikan, dirinya adalah pelaku usaha di Pantai Tanjung Merah. Menurutnya, di tempat itu ada dua lokasi pariwisata. Kalau di tempat usahanya sangat dekat dengan muara sungai yang menjadi lokasi pembuangan limbah.
“Dan ketika mereka buang limbahnya pada saat saat hujan supaya masyarakat tidak pergi melihat. Imbasnya ketika (limbah, red) dibuang ke laut, orang penjala ikan sekarang tidak bisa lagi, itu sudah banyak menutup karang-karang di batas laut dalam dan laut nyare,” tegasnya.
Ia menegaskan, ikan yang paling tahan mati itu adalah ikan mujair. Sementara, di sungai itu ikan mujair banyak sekali yang mati. Ia menilai, pimpinan PT Futai enggan pusing dengan kondisi tersebut dan terkesan pandang enteng.
“Ini orang-orang Funtai, termasuk wakil direktur seperti pandang enteng. Tidak mau turun ke lapangan ke tempat-tempat muara sungai. Di situ tempat ikan mati,” ujarnya.
Ridwan Mapahena selaku lawyer PT Futai menjelaskan, kehadiran mereka di dalam pertemuan tersebut untuk medapatkan ‘win-win solution’. Diungkapkannya, berkaitan dengan isu pencemaran yang dilakukan PT Futai, pihaknya menghargai apa yang disampaikan masyarakat.
“Sehingga PT Futai terus berupaya, walaupun apa yang disampaikan teman-teman solidratis Tanjung Merah memanggil sudah pernah dibahas di Kota Bitung itu aspirasi rakyat namun kami sampaikan kami perusahaan bagian dari masyarakat pada umumnya yang punya konsekuensi kepentingan hukum terhadap perusahaan ini. Perusahaan PT Futai ini hadir pertama ketika KEK diresmikan, Futai dihadirkan. Kalau Futai tidak ada mungkin KEK ditahan pada saat itu,” kata Ridwan.
Billy Ladi dari pihak Solidaritas Masyarakat Tanjung Merah Memanggil menanggapi penyampaian PT Futai bahwa penjelasannya bukanlah substansi yang dimintakan. Menurutnya, dari pihak masyarakat menyampaikan bahwa yang dipersoalkan adalah masalah pencemaran lingkungan namun yang dijelaskan PT Futai adalah masalah administrasi.
Wakil Ketua DPRD Sulut Stela Runtuwene yang menjadi koordinator Komisi IV menyampaikan, memang kehadiran semuanya dalam pebahasan dalam rangka menari solusi bersama. Dengan demikian setelah berpisah ada jalan keluarnya. Bagi Stela, supaya pihak masyarakat juga merasa dihargai dengan apa yang mereka sampaikan tadi maka ada baiknya dilakukan pembenahan oleh PT Futai terkait pembuangan limbah. “Tidak mungkin juga masyarakat datang ke sini untuk mengadu kalau tidak ada sesuatu di sana,” ujar Stela.
Baginya, jika ada pencemaran lingkungan sehingga membuat baunya terlalu tajam dan aliran sungai menjadi hitam maka itu akan berdampak juga pada ikan yang nantinya akan dikonsumasi masyarakat. Apalagi menurutnya, warga Sulut semuanya memakan ikan hasil dari laut.
“Minta maaf ya direktur dan PT Futai yang hadir pada saat ini, itu kalau namanya kita pembuangan limbah ke sungai, alirannya kan masuk ke pantai laut, ikan yang kita makan itu pasti tercemar. Kan dimana-mana Sulut ambil ikan pasti di laut yang sama. Kalau itu sampai tercemar, artinya kita juga memakan ikan yang terkena pencemaran,” tuturnya.
“Maka saya mohon juga kepada PT Futai agar supaya memperbaiki sistem pembuangannya itu agar supaya tidak ada lagi hal-hal yang masyarakat yang mengadu seperti ini. Kita duduk di sini dengan tenang supaya kita cari solusinya,” tambah Stela.
