Manado, MKS
Masih adanya warga Sulawesi Utara (Sulut) yang bermasalah di Negara Kamboja memantik keprihatinan Anggota DPRD Sulut, Henry Walukow. Dirinya meminta agar pemerintah mengambil sikap agar dapat menangani persoalan tersebut.
Walukow mendorong agar Pemerintah Provinsi Sulut melakukan sosialisasi masif baik melalui Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Desa serta Dinas Komunikasi dan Informasi agar masyarakat tidak tergiur bekerja di luar negeri kalau tidak jelas. “Data di kementerian hampir tidak ada pekerja Sulut, tetapi fakta di lapangan ada begitu banyak jeritan para pekerja asal Sulut yang disiksa, diperas dan disuruh kirim uang bahkan pulang sudah meninggal. Saya percaya pak gubernur dengan jaringan yang ada bisa membantu warga Sulut yang terjebak di sana,” kata Walukow di selah Rapat Paripurna DPRD Sulut Penyampaian Ranperda Revisi RTRW, Selasa (10/6/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang hadir dalam rapat paripurna tersebut mengatakan, tenaga kerja dari Sulut yang bermasalah di luar ini sebenarnya pergi dengan berstatus ilegal. Dijelaskan gubernur, memang ada beberapa orang yang pulang sudah meninggal. Sempat dirinya menjemput di Banda Udara Sam Ratulangi Manado. “Waktu itu almarhum memang dengar kabar akan dibakar, dikremasi tapi saya minta jangan, saya ingin rakyat saya walau sudah menjadi jenazah kembali utuh karena itu bukan tradisi kita di Minahasa,” ungkap gubernur.
Pihaknya juga hingga saat ini melakukan pendataan terkait dengan warga Sulut yang ada di sana. “Sebenarnya ada beberapa, cukup banyak anak-anak kita yang di sana pergi tidak melalui prosedur yang benar. Kita provinsi sudah melakukan sosialisasi sosialisasi,” tuturnya.
Sebenarnya menurut gubernur, pemerintah daerah telah melakukan kerja sama dengan Negara Jepang terkait dengan tenaga kerja. Jepang bisa menampung 1.000 sampai 2.000 tenaga kerja tapi anggaran pemerintah sudah tidak mampu. “Sehingga 300 orang yang kita mampu siapkan untuk ke Jepang. Kita menyiapkan anak-anak kita ke luar negeri yang pertama mereka harus disiapkan dan kedua memang resmi. Kita tidak ingin lagi masyarakat tergiur dengana gaji dan tanpa prosedural. Saya berharap masyarakat Sulut lebih sadar lagi supaya melapor kalau mau ke luar negeri, kebetulan Kamboja bukan negara kerja sama kita,” tuturnya. (to)
