MANADO, MKS
Sederet persoalan penting di Kota Manado terungkap. Berbagai masalah dalam bentuk aspirasi masyarakat itu, diserukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan (dapil) I Kota Manado, di ruang ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Aspirasi tersebut dibacakan, Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo saat Rapat Paripurna DPRD Sulut Penyampaian Laporan Kinerja Alat Kelengkapan DPRD dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Pertama Tahun 2024 Sekaligus Penutupan Masa Persidangan Pertama tahun 2024 serta Pembukaan Masa Persidangan Kedua Tahun 2025, Selasa (7/1/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. “Sudah saatnya atau segera menuntaskan akses jalan lingkar Kota Manado. Pertama, Ring Road 3. Sekaligus memulai lingkar Manado Utara karena di hari-hari tertentu jalan macet Kota Manado sudah sangat meresahkan. Kami minta agar pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar akses jalan lingkar Manado dapat diselesaikan dan mengurai kemacetan,” tegas Liputo saat membacakan laporan hasil anggota dewan dapil Manado berhubungan dengan masalah infrastruktur.
Selanjutnya disampaikan, beberapa luas jalan provinsi di kota Manado butuh penerangan. Begitu pula jalan yang menghubungkan kabupaten kota serta jalan provinsi dan nasional.
Kemudian bidang kesehatan, usulan dari masyarakat agar pemerintah meningkatkan pelayanan di rumah sakit yang ada, agar ketika berobat dapat menggunakan rumah sakit daerah yang ada. Di bidang pendidikan diminta agar pemberian beasiswa sesuai kewenangan di Sulut dapat ditindaklanjuti dan diteruskan bagi masyarakat kurang mampu. “Di Kecamatan Bunaken, baik Bunaken Darat dan kepulauan dan sebagian mulai politeknik dan seterusnya, berharap adanya sekolah SMP (Sekolah Menengah Pertama) negeri dan SMA (Sekolah Menengah Atas) negeri karena sampai saat ini belum terealisasi,” tuturnya.
Masyarakat juga meminta agar pemanfaatan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Iloilo dapat difungsikan karena di Sumompo tidak mampu lagi menampung debit sampah yang ada. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut kiranya juga dapat bergandengan tangan dengan aparat keamanan melakukan kontrol untuk mencegah tauran yang ada sehingga dapat menekan kesan buruk dan nama baik Kota Manado yang akhir-akhir ini tercemar dengan adanya tauran di berbagai kelurahan. “Penerapan KIS (Kartu Indonesia Sehat) oleh pemerintah sewaktu-waktu dapat ditinjau. Karena banyak masyarakat tiba-tiba sakit masuk RS ternyata sudah non aktif tanpa diketahui oleh yang menggunakan atau yang punya kartu,” ucap anggota dewan yang duduk di Komisi III DPRD Sulut itu.
Dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kiranya bisa ada alokasi khusus permodalan tanpa bunga kepada Usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena mengingat mereka adalah tulang punggung ekonomi. Apalagi banyak masyarakat yang berharap dari ekonomi menengah untuk menopang kehidupannya. “Masyarakat di Pandu, agar rumah yang selama ini difungsikan untuk pengungsi yang sudah banyak kosong agar dapat difungsikan, mengingat jangan sampai rusak menyebabkan kerugian negara. Di sisi lain banyak masyarakat yang membutuhkan rumah. Kalau memang tidak dapat ditempati agar diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat bermanfaat mengingat beberapa besar uang negara untuk membangun rumah-rumah tersebut,” tuturnya.
Masyarakat Kota Manado berharap lewat anggota dewan dapil Kota Manado dapat terus bersinergi dengan segenap pimpinan dan anggota DPRD Sulut dan Pemprov sulut untuk terus mendorong agar anggaran di Kota Manado semakin baik. “Karena Kota Manado ibukota provinsi Sulut sebagai pintu gerbang masuknya Sulut,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. (arfin tompodung)
