MANADO, MKS
Arus desakan datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk, untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Dirinya mendorong pemerintah untuk melakukan penanaman coklat dan kelapa dalam.
Dinas Perkebunan Sulut diharapkannya memberikan 100 ribu pohon atau 500 ribu pohon coklat. Hal itu karena sebelumnya harga coklat hanya Rp35 ribu per kilogram (kg), sementara sekarang pada dua bulan lalu mencapai Rp155 ribu per kg harga coklat.
“Kalau itu kita biaya, ini satu tahun dia so babuah kalau tanam coklat 1 hektare, itu dia setiap bulan berbuah. Kalau kita tanam 1 hektare sama dengan 10 hektare kelapa dalam karena coklat setiap bulan babuah. Pak sekprov (Sekretaris Provinsi)Â kita kehilangan Rp1,8 triliun uang rakyat di Sulut,” tegas Tuuk dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, Selasa (30/7/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut, antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemrpov Sulut.
Dijelaskan wakil rakyat daerah Bolaang Mongndow Raya ini bahwa ada yang mau beli kelapa dalam, tapi kelapa dalam di Sulut masih terbilang kurang. “Kita kekurangan kelapa dalam di Sulut, berapa pun mereka mau ambil. Ada data setiap bulan antara 40-120 batang kelapa artinya sudah dipotong dan dikirim. Pada masa pak Kepala Dinas Perkebunan Refly Ngantung berusaha memenuhi itu dengan pengadaan bibit kelapa yang banyak,” jelas Tuuk.
“Bisakah dengan data ini bisa memenuhi bibit kelapa dalam dan coklat? Kalau coklat torang tanam 2025, pada tahun 2027 panen. Dana dia panen tiap bulan. Di usia satu tahun Rp17 juta penghasilan per bulan. Di dua tahun Rp17 stenga juta perbulan,” kata anggota dewan provinsi (Deprov) yang duduk di Komisi II DPRD Sulut itu. (tim mks)
