Manado, MKS
Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen, mendorong pengawasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dilakukan langsung hingga ke lokasi pengguna, termasuk tempat-tempat yang diduga memasok kebutuhan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Langkah tersebut dinilai perlu untuk menelusuri kemungkinan kebocoran distribusi solar yang diduga menjadi salah satu persoalan di balik antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Sulawesi Utara.
Hal itu disampaikan Silangen dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sulut terkait kelangkaan BBM di Sulut bersama Pertamina, kepolisian, Hiswanamigas, Pemerintah Provinsi Sulut, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, Senin (19/10/2026), di ruang rapat serbaguna kantor DPRD Sulut.
Dalam rapat tersebut, Silangen mengusulkan agar pihak terkait melakukan inspeksi atau penyisiran langsung ke lokasi-lokasi yang diketahui membutuhkan pasokan solar dalam jumlah tertentu.
Menurutnya, penelusuran hingga ke pengguna akhir dapat membantu mengidentifikasi ke mana solar yang disalurkan selama ini digunakan.
“Ada antrean, ada kebocoran, kan? Kita coba sweeping di semua tempat-tempat yang membutuhkan solar. Bisa terpotret,” ujar Silangen.
Ia juga meminta agar data mengenai lokasi-lokasi yang membutuhkan solar dapat dipetakan oleh pemerintah provinsi melalui perangkat daerah terkait, termasuk Biro Perekonomian.
Dengan pemetaan tersebut, tim pengawas dapat mendatangi lokasi sasaran untuk memastikan penggunaan dan penyaluran solar di lapangan.
Silangen menilai, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pada proses distribusi. Pengawasan perlu diperluas hingga ke pihak yang menggunakan BBM tersebut agar potensi penyimpangan dapat ditelusuri secara langsung.
“Sekarang kita coba mengawasi langsung ke penggunanya. Kita potong langsung di situ,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, pengawasan oleh pihak terkait sebenarnya telah berjalan. Bahkan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulut disebut telah terlibat dalam pengawasan penyaluran BBM.
Karena itu, Silangen mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperkuat pengawasan bersama instansi terkait.
Menurutnya, langkah konkret di lapangan diperlukan agar persoalan distribusi solar yang belum tuntas dapat segera diurai.
Silangen menyoroti antrean kendaraan yang masih berlangsung berhari-hari hingga membuat sejumlah sopir harus beristirahat atau tidur di lokasi antrean sambil menunggu giliran mendapatkan BBM.
“Kita ingin supaya persoalan penyaluran solar ini bisa selesai. Masih ada yang antre berhari-hari, sopir-sopir sampai tidur di situ,” ungkapnya.
Ia berharap, penelusuran langsung terhadap pengguna solar dapat membantu mengungkap penyebab persoalan distribusi sekaligus mendorong penyaluran BBM yang lebih tepat sasaran di Sulawesi Utara. (arfin tompodung)
