Manado, MKS
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, menyoroti simpang siurnya informasi terkait kebijakan meliburkan sekolah dan penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) saat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Sulut beberapa waktu lalu.
Hal tersebut disampaikan Cindy dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut, Senin (19/10/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Cindy mengungkapkan, dirinya menerima sejumlah telepon dan pesan WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan kebenaran surat imbauan pemerintah terkait kegiatan belajar-mengajar di sekolah.
Menurutnya, informasi yang beredar saat itu tidak tersampaikan secara merata kepada pihak sekolah. Akibatnya, muncul kebingungan mengenai apakah siswa harus diliburkan atau tetap mengikuti pembelajaran seperti biasa.
“Di Komisi IV, saya sendiri mendapatkan telepon atau WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan apakah informasi ini benar atau tidak. Dari sekolah masing-masing, informasinya masih simpang siur,” ungkap Cindy.
Ia menjelaskan, ada informasi yang menyebutkan bahwa kebijakan tersebut telah disampaikan kepada sejumlah sekolah, tetapi belum terkomunikasikan dengan baik di sekolah lainnya. Bahkan, terdapat sekolah yang terlanjur meliburkan siswa meskipun surat terkait kebijakan tersebut telah dibatalkan karena situasi sudah berubah.
Cindy menilai persoalan komunikasi seperti ini bukan kali pertama terjadi. Situasi serupa, kata dia, pernah muncul ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan meliburkan sekolah atau memulangkan siswa lebih awal akibat kondisi tertentu, termasuk bencana.
Karena itu, ia meminta Dinas Pendidikan Daerah memperbaiki jalur komunikasi dan koordinasi agar setiap kebijakan pemerintah dapat segera diketahui dan dipahami seluruh sekolah.
“Jadi mungkin surat sudah keluar dari Pak Gubernur atau Pak Sekprov, tetapi distribusi ke sekolah-sekolah ini sepertinya belum begitu lancar. Akibatnya, informasi di lapangan menjadi simpang siur,” ujarnya.
Sebagai solusi, Cindy mengusulkan pembentukan grup komunikasi terpadu yang melibatkan pihak-pihak terkait, sehingga informasi mengenai kebijakan pendidikan dapat disampaikan secara cepat dan seragam.
Ia mencontohkan mekanisme komunikasi yang diterapkan Komisi II DPRD Sulut dalam menangani persoalan BBM. Melalui grup komunikasi tersebut, informasi dapat dikoordinasikan bersama pihak terkait, termasuk Gubernur Sulut, Biro Perekonomian, Pertamina, Hiswana Migas, serta anggota Komisi II DPRD Sulut.
“Saya mengusulkan ada grup seperti ini,” tegasnya.
Menurut Cindy, mekanisme komunikasi terpadu tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk mencegah kesalahpahaman di lapangan, terutama ketika pemerintah harus mengambil keputusan secara cepat dalam situasi darurat atau kondisi yang berubah-ubah.
Dengan koordinasi yang lebih baik, ia berharap informasi resmi mengenai kegiatan belajar-mengajar dapat diterima secara serentak oleh sekolah, sehingga tidak lagi menimbulkan kebingungan bagi pihak sekolah, siswa, maupun orang tua. (arfin tompodung)
