Manado, MKS
Persoalan salah ketik dokumen pembahasan dinilai kerap terjadi dalam rapat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Anggota DPRD Sulut Cindy Wurangian meminta agar ke depan bisa dilakukan verifikasi berjenjang terhadap dokumen yang akan dibahas.
Kritik tersebut disampaikan Cindy saat pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun 2025 antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Senin (14/7/2026). Saat itu ia mengatakan, dokumen-dokumen yang diberikan kepada DPRD dalam setiap pembahasan seringkali terjadi adanya kesalahan ketik terhadap dokumen yang diserahkan kepada DPRD.
“Salah satu contoh kita sementara membahas pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Melihat history kita membahas event-event penting baik penganggaran maupun evaluasi pelaksanaan APBD kalau dipresentasi mungkin 95 persen situasi dimana ketika kami bertanya jawabannya adalah maaf salah ketik,” kata Cindy.
Dirinya mengakui hal tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja pihak eksekutif. Apalagi menjadi pesanan dari atasan untuk disengaja dibuat salah ketik. Namun menurutnya, masalah ini sudah sering terjadi dan cukup mengganggu.
“Saya berikan contoh konkrit soal pertanyaan saya yang pembahasan kemarin dalam penjelasan ada salah ketik dan sudah diberikan dokumen yang baru,” ujarnya.
“Tapi ini semakin hari semakin mengganggu karena kami juga menerima materi ini yang cukup banyak jadi kita harus ekstra fokus membaca materi yang dibagikan tim TAPD,” tambahnya.
Maka dari itu Cindy berharap masalah ini tidak terjadi lagu ke depannya. Dirinya mengusulkan sebagai langkah preventif supaya dilakukan quality control terhadap dokumen materi yang akan diserahkan kepada DPRD. Hal itu dengan melakukan pengecekan kembali secara berjenjang dokumen tersebut.
“Mungkin perlu ada checklist, paraf, verifikasi yang berjenjang supaya memastikan dokumen ini sebelum diserahkan sudah diperiksa dari beberapa jenjang dari masing-masing instansi sehingga tidak lagi terjadi salah ketik,” tegasnya. (arfin tompodung)
