Manado, MKS
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) berhasil memediasi tuntutan 15 pekerja di RSUP Kandou di bawah naungan vendor PT Harum Tami Raya (HTR) dan Berkah Mutiara Indah (BMI). Pertemuan tersebut berhasil menemukan kesepakatan antara para pekerja dengan pihak perusahaan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi IV DPRD Sulut, Senin (19/5/2026), para pekerja yang didampingi KSBSI saat itu mempersoalkan pemutusan sepihak yang dilakukan pihak vendor. Selanjutnya adanya selisih pembayaran upah yang diterima pekerja dengan ketetapan Upah Minimum Provinsi selama masa kerja tahun 2020 hingga 2025, para pekerja tidak diproteksi dengan BPJS ketenagakerjaan. Kemudian dugaan tidak dibayarkannya uang kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat masa kontrak berakhir, baik yang diperpanjang maupun tidak.
Dalam pembahasan tersebut pihak perusahaan dan pekerja akhirnya mendapat kesepakatan yang hasilnya disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut Louis Schramm. Louis mengatakan, berdasarkan kesepakatan maka PT HTR dan BMI akan membayarkan kepada pekerja per orangnya sebesar Rp20 juta.
“Dan akan dibayarkan bertahap. Pembayaran dua kali. Pertama besok dan pembayaran kedua bulan Agustus,” kata Louis seraya menambahkan pembayaran Rp20 juta itu sudah masuk semua yang menjadi tuntutan pekerja.
Selanjutnya para pekerja diharapkan bisa mencabut laporan pidana mereka di kepolisian. Dirinya juga meminta agar RSUP Kandou bisa melakukan pengawasan yang ketat kepada perusahaan agar hal seperti ini tidak terulang lagi.
“Perlu ada pengawasan berkala dilakukan RSUP Kandou guna memastikan tidak ada lagi pelanggaran terhadap pekerja di institusi tersebut,” katanya. (arfin tompodung)
