Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan (dapil) Bolaang Mongondow Raya (BMR) melaksanakan reses I tahun 2026. Para anggota dewan mulai turun menjaring aspirasi sejak Sabtu (28/3/2026).
Anggota dapil Bolmong Dhea Eucharisty Lumenta, melaksanakan Reses di Desa Ambang II, Kecamatan bolaang timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, Senin (30/03/2026). Saat itu aspirasi masyarakat meminta pembuatan jalan pertanian arah barat sampai ke gunung dengan lebar satu meter. Warga meminta bibit padi, bibit jagung, motor tempel dan talud penahan abrasi laut di dusun satu karena ada lima rumah yang terancam jatuh.
Masyarakat nelayan Desa Ambang Dua juga kesulitan katinting perahu mesin tempel, jaring dan penampung. Mereka juga meminta hand tractor untuk pria kaum bapa karena hampir semua adalah petani dan lampu penerangan jalan depan gereja.
Dalam menanggapi berbagai masukkan tersebut, Dhea menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan semua aspirasi sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Aspirasi yang menjadi ranah Pemerintah Provinsi Sulut akan saya kawal lewat lembaga legislatif. Sementara yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow, akan saya komunikasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Sulut itu.
Sementara anggota dewan dapil BMR lainnya, Angel Wenas melakukan reses di Desa Atoga Timur, Kabupaten Boltim. Saat melakukan reses dirinya menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Angel menyampaikan, dirinya dalam setiap agenda reses, selalu meyakini bahwa kehadirannya bukan sekadar menjalankan kewajiban, tetapi menjadi ruang mendengar yang jujur bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, pada sesi penyampaian aspirasi kali ini, begitu banyak hal yang disampaikan dengan penuh harap. Mulai dari penanggulangan bencana, perbaikan rumah ibadah yang terdampak banjir, kondisi ruas jalan yang membutuhkan perhatian, persoalan tapal batas wilayah, hingga kebutuhan akan alat-alat pertanian.
“Setiap aspirasi yang disampaikan tentu bukan hal yang sederhana. Di baliknya ada pengalaman, kesulitan dan harapan masyarakat yang ingin didengar. Saya menyadari bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dalam waktu singkat, namun setiap masukkan tersebut menjadi catatan penting yang akan saya bawa dan suarakan dalam forum-forum pembahasan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, terkait penanggulangan bencana dan dampaknya, khususnya pada rumah ibadah, ini menjadi perhatian yang tidak hanya menyangkut infrastruktur, tetapi juga kehidupan sosial dan spiritual masyarakat. Begitu pula dengan kondisi jalan dan persoalan tapal batas yang menyangkut akses serta kepastian wilayah, serta kebutuhan alat pertanian yang erat kaitannya dengan keberlangsungan ekonomi warga. “Apa yang disampaikan masyarakat hari ini akan saya perjuangkan agar mendapatkan perhatian yang semestinya,” tegas politisi Partai Demokrat ini.
Anggota dewan Muliadi Paputungan melaksanakan reses, Sabtu (28/3/2026), di Kantor Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan. Saat itu, masyarakat Desa Bungko mengharapkan ada perhatian Pemerintah Provinsi terhadap pengadaan pagar pengaman lapangan Desa Bungko. Terlebih mengharapkan Bantuan Pemerintah Provinsi terhadap pembangunan tribun Lapangan Desa Bungko.
Muliadi juga turun menjemput aspirasi di Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Minggu (29/3/2026). Pelaksanaan kegiatan reses titik kedua ini menampung aspirasi masyarakat terkait permintaan supaya ada perhatian dengan adanya pembangunan drainase lingkar lapangan dan sumur resapan air di area lapangan.
Titik reses berikutnya Muliadi di Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Senin (30/3). Masyarakat Kelurahan Motoboio Besar mengharapkan adanya bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang sementara menyelesaikan proses study. Kemudian reses terakhirnya di Mongkonai Kecamatan, Kotamobagu Barat, Selasa (31/3).
Masyarakat berharap perhatian pemerintah terhadap Pertambangan Tanpa Ijin (PETI). Dampak dari pengelolaan pertambangan dinilai sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat dan diharapkan melalui pengawasan pemerintah dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya, Anggota DPRD Sulut Raski Mokodompit dalam pelaksanaan resesnya menerima sejumlah aspirasi. Salah satunya di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu pada Selasa (31/3/2026). Raski menjelaskan, secara umum dalam resesnya warga menyampaikan keluhan yang relatif berulang. Mulai dari persoalan infrastruktur dasar yang belum merata, kualitas pelayanan publik, hingga tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil. Sejumlah peserta bahkan menilai, program pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil di lapangan.
Ia menegaskan, forum reses bukan sekadar formalitas tahunan. Menurutnya, temuan di lapangan justru menjadi bahan evaluasi penting terhadap arah kebijakan pemerintah provinsi. “Banyak hal yang harus dibenahi. Aspirasi ini akan kami dorong agar masuk dalam pembahasan program, bukan hanya jadi catatan,” tegas Anggota Komisi I DPRD Sulut.
Bagi Raski penting pulang fungsi pengawasan legislatif yang lebih tajam. Menurutnya, masih ada program pemerintah yang belum berjalan efektif, terutama di wilayah BMR yang dinilai membutuhkan perhatian lebih serius. (ADVERTORIAL)
