Manado, MKS
Anggota DPRD Sulut Amir Liputo mempertanyakan soal menurunnya target pendapatan daerah tapi juga belanja yang sangat rendah. Hal itu disampaikannya dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun 2025-2026, Rabu (23/7/2025).
Ia mengatakan, untuk kebijakan
perubahan anggaran sebelum masuk dalam PPAS ada pertanyaan mendasar yang ingin dia sampaikan. Hal itu karena sesuai ketentuan Undang-Undang apabila persyaratan ini tidak terpenuhi maka dilarang melakukan perubahan. “Sebagaimana penjelasan gubernur kenapa harus lakukan perubahan karena pertama adanya transisi kepemimpinan. yang oleh negara pemimpin baru diberikan kewenangan menyesuaikan dengan visi misi yang ada untuk anggarannya,” katanya.
Kemudian Perpres tentang penghematan, sesuai UU perubahan bisa dilakukan apabila terjadi target-target yang tidak sesuai dengan yang ditentukan bersama.
“Dalam kebijakan ini yang dua menurun baik target pendapatan maupun target belanja. Tapi dikatakan optimis, ini optimis dalam penurunan atau,” ucapnya.
“Khusus penurunan ini apakah bersumber dari pad atau dana transfer supaya kita tahu kebijakan ini diambil,” katanya.
