Manado, MKS
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Louis Schramm, mengkritisi alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut yang dinilainya belum memberikan ruang memadai bagi pelaksanaan program dan kegiatan substantif.
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (2/11/2026), di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulut.
Menurut Louis, komposisi anggaran DLH masih didominasi belanja penunjang, termasuk belanja pegawai dan tunjangan. Kondisi tersebut membuat ruang untuk pelaksanaan program yang langsung menyentuh persoalan lingkungan menjadi terbatas.
Padahal, kata dia, persoalan lingkungan di Sulawesi Utara membutuhkan perhatian serius, mulai dari pencemaran udara, asap yang terjadi di sejumlah wilayah, hingga berbagai dugaan pelanggaran lingkungan.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana DLH telah melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).
Louis meminta agar DLH tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperkuat pengawasan secara langsung di lapangan.
“Kalau memang ada kebutuhan anggaran untuk operasional, terutama untuk turun ke lapangan, sampaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa persoalan lingkungan tidak bisa ditangani hanya melalui laporan di atas meja. Dibutuhkan pengawasan aktif agar berbagai pelanggaran dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
Louis juga menyampaikan bahwa Komisi IV memiliki sejumlah anggota yang duduk di Badan Anggaran (Banggar), sehingga kebutuhan program dan operasional OPD dapat dikomunikasikan untuk menjadi bahan pembahasan anggaran.
Karena itu, ia meminta DLH menyampaikan secara konkret kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan pengawasan lingkungan di Sulut. (arfin tompodung)
