Manado, MKS
Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Toni Supit mempertanyakan status sejumlah kapal di Sulut yang diberikan pemerintah pusat. Dirinya meminta penjelasan bilamana itu masih menjadi milik kementerian atau sudah kepunyaan pemerintah daerah.
Hal tersebut ditanyakan Supit saat rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPRD Provinsi Sulut bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sulut, Selasa (27/1/2026), di ruang rapat komisi 3. Kapal yang dipertanyakan Toni Supit di antaranya KMP Loho Raung, KMP Lokong Banua dan KMP Watu Napato.
“Kapal Loho Raung dan lokong Banua apa masih milik kementerian. Kemudian Watu Napato dan kapal yang dikelola oleh daerah apa sudah dihibahkan atau dialih status ke pemerintah daerah sebagai pemilik? Saya ingin tau dulu soal itu,” ungkap wakil rakyat daerah pemilihan Nusa Utara ini.
Pihak BPTD Kelas II Sulut menjelaskan bahwa terkait dengan status kepemilikan aset untuk kapal-kapal yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah diserahkan semua ke masing-masing pemerintah daerah (Pemda).
“Contohnya Loho Raung dan Lokong Banua sudah diserahkan ke pemda Sitaro, terus untuk KMP Tude sudah diserahkan ke Pemkot Bitung, kemudian KMP Watu Napato sudah diserahkan ke pemkab Talaud,” jelas BPTD.
BPTD menegaskan, status kapal ini sudah menjadi milik pemda yang ada di Sulut. Hanya saja subsidi operasionalnya masih ditanggung kementerian.
“Statusnya sudah milik pemda, diserahkan ke pemerintah daerah tapi subsidinya masih dari kementerian, subsidi operasionalnya,” ungkap pihak BPTD. (arfin tompodung)
