Manado, MKS
Personil Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Pierre Makisanti menilai Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk APBD Provinsi Sulut Tahun 2026 belum berpihak kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 antara Banggar DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Kamis (13/11/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Dirinya mengatakan, dari dokumen yang dirinya baca bahwa KUA APBD untuk 2026 belum terlalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Hal itu karena masih banyak anggaran yang ditata TAPD tidak untuk masyarakat. “Waluapun kita ada pengurangan dana transfer daerah tapi saya melihat masih banyak kebijakan anggaran untuk kegiatan yang tidak untuk masyarakat. Padahal eksekutif dan legislatif ada sebenarnya untuk masyarakat agar supaya yang jadi kebutuhan masrakat bisa kita bantu lewat APBD yang ada,” ungkap Makisanti.
Ia menjelaskan, ada target ekonomi yang sangat tinggi dari pemerintah namun dengan anggaran yang sedikit. Makanya perlu betul-betul memutar otak untuk menata anggaran yang artinya harus ada kegiatan yang dikorbankan. “Hemat saya yang harus dikorbankan adalah eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat dan kita harus sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.
Lanjutnya, untuk Mandatory Spending seperti 20 persen untuk Dinas Pendidikan dari APBD namun dalam penataannya tidak harus digelontorkan untuk pembangunan fisik. Perlu juga memperhatikan terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. “Dalam kegiatan di dinas pendidikan ini tidak harus 100 persen untuk pembangunan fisik, kita bisa mengalokasikan anggaran untuk dinas pendidikan ini contoh untuk beasiswa, beasiswa pelajar yang akan ke universitas. Berikan beasiswa ke mereka supaya mengurangi beban masyarakat, orang tua untuk membiayai kuliah,” tuturnya.
Makisanti pula menyentil soal belanja pegawai yang menurutnya masih sangat besar yakni 48 persen. “Tapi apakah betul-betul belanja pegawai ini untuk gaji dan tunjangan, tidak untuk lain, kalau kita bedah ini akan panjang,” ucapnya.
Penganggaran di bidan pertanian pula diangkatnya. Bagi Makisanti, perlu dipikirikan kepentingan petani-petani di Sulut yang harus dibantu. “Apa yang mereka butuhkan harus kita bantu. Bukan hanya kegiatan kegiatan yang bukan petani. Misalnya subsidi pupuk, untuk nelayan bantu dengan mesin perahu, bantu dengan perahu katinting. Akhirnya pendapatan akan meningkat,” ujarnya.
Makisanti berharap, dalam kebijakan umum anggaran untuk menopang 8 prioritas program ini bisa tercapai. “Bahwa ada pertumbuhan SDM masyarakat di pendidikan dan kesehatan, dan ekonomi. Kalau ekonomi bagus masyarakat tidak mudah sakit. Kita harus betul-betul memikirkan masyarakat merasakan langsung apa yang menjadi kebijakan umum anggaran ini,” katanya. (arfin tompodung)
