Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja. Dalam rapat tersebut secara khusus membahas terkait dengan program kegiatan untuk APBD Tahun 2026.
Saat pembahasan Komisi II DPRD Sulut berupaya ‘menguliti’ program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memasukkan yang menjadi prioritas. Hal itu karena melihat kondisi anggaran yang terbatas. Salah satunya saat melakukan pembahasan dengan Dinas Perkebunan Sulut. Ketika itu Ketua Komisi II ke DPRD Sulut Inggrid Sondakh meminta ke Dinas Perkebunan supaya melihat program yang skala prioritas. “Utamakan petani demi masyarakat kita,” ujar Sondakh saat RDP membahas KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (28/10/2025).
Anggota Komisi II DPRD Sulut, Jeane Laluyan juga saat menyoroti soal program dan kegiatan di Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut. Menurutnya, dari ketujuh program yang ada di dinas itu, dirinya tidak melihat program yang benar-benar langsung menyentuh kepada masyarakat. Program yang ada lebih banyak terkait dengan internal di instansi tersebut. “Saya tidak melihat audiens dengan masyarakat seperti cara beternak yang baik, bagaimana pembagian pupuk,” ungkap politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Bagi Laluyan, walaupun anggaran mengalami efisiensi namun harus ada program yang menyentuh rakyat secara langsung. Ia mengungkapkan, harusnya program-program itu dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Jangan kemudian hanya program pemeliharan kendaraan dinas, outsourcing petugas kebersihan, alat tulis kantor, rapat kerja daerah, pertemuan data statistik tanaman pangan dan holtikultura. “Dalam satu tahun itu berarti hanya mau pinter sendiri, trus edukasi ke masyarakat apa?,” tegasnya.
Anggota Komisi II Angelia Wenas saat pembahasan dengan mitra kerja juga sempat meminta agar Dinas Perkebunan menambah alokasi bantuan langsung. Hal itu karena bantuan langsung bagi masyarakat menjadi program penunjang pemerintah. “Bantuan langsung ke masyarakat diatur alokasinya, proporsional per dapil sehingga ketika kami turun lapangan, paling tidak bisa mengakomodir meskipun belum semua,” pinta Wenas.
Kepala Dinas Perkebunan Sulut, Selfie Paat mengatakan, pihaknya menyusun program kerja anggaran menyesuaikan dengan kebijakan anggaran saat ini. “Misalnya untuk penyuluhan, karena anggaaran terbatas, sudah tidak ada tapi kami pasti menyulut pada saat ada kegiatan turun lapangan. Bisa sekaligus,” ujar Paat.
Menurutnya program penanggulangan bencana pertanian untuk serangan hama penyakit tetap dianggarkan di UPTD Perlindungan Tanaman. “Mereka yang melakukan kunjungan ketika ada laporan. Sudah sekaligus dengan pestisida. Nah, jika ada penanganan begini, kami bisa sekaligus menyuluh,” katanya.
Sementara, Anggota Komisi II DPRD Sulut Normans Luntungan salah satu mempertanyakan terkait salah satu program yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Sulut yang anggaran dinilai tidak sesuai dengan judul program tersebut.
Normans Luntungan mengatakan, ada program dari Disperindag tentang Stabilisasi Harga Barang, Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dianggarkan sebesar Rp112 juta. Dirinya mempertanyakan cara instansi tersebut bisa menstabilkan harga dengan dana yang dana Rp112 juta.
“Itu anggaran itu kan cuma Rp112 juta. Program apa yang bapak buat untuk bisa menstabilkan harga. Masyarakat di Sulut kan penduduknya dua juta lebih, kira-kira dengan duit Rp112 juta bapak bisa stabilkan harga?” ungkap Luntungan.
Dari Disperindag Pemprov Sulut menjelaskan bahwa anggaran sebesar Rp112 juta itu hanya digunakan untuk pemantauan saja. Kalau menstabilkan harga tidak bisa dengan dana yang sebesar itu.
Normans kemudian meminta agar pihak Biro Perekonomian untuk mengganti judul program tersebut. Nantinya akan membuat orang berpikir bahwa Biro Perekonomian akan melakukan intervensi harga-harga yang ada supaya bisa stabil.
