Manado, MKS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat paripurna DRPD dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Sementara Anggaran (PPAS) APBD Provinsi Sulut Tahun 2025, Senin (11/8/2025), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Sulut, Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu, Royke Anter dan Stela Runtuwene. Hadir pula Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay.
“Setelah penyampaian terkait perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 oleh gubernur maka Banggar DPRD Sulut dan TAPD telah menyetujui KUA PPAS perubahan,” ungkap Andi Silangen.
Silangen mengatakan, dalam pembahasan disepakati bahwa pendapatan daerah Rp3 triliun lebih dengan perubahan sebesar Rp17 miliar lebih. Dijelaskannya, dalam pembahasan terdapat beberapa UPTD yang ada di Bolaang Mongondow Rata yang memiliki potensi besar menunjang pendapatan daerah namun memiliki kekurangan dari segi sarana dan prasarana.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, perubahan KUA PPAS untuk mewujudkan komitmen dalam menjalankan anggaran yang efisien dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja KUA PPAS difokuskan pada beberapa sektor strategi di antaranya yakni penyediaan sarana dan prasarana di bidang pariwisata dan promosi pariwisata.
Kemudian pembinaan dan prestasi olahraga. Pembangunan sarana prasarana di bidang pendidikan, bidang ketahanan pangan, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
“Bantuan hukum dan penyusunan perda penanggulangan bencana. Penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Selanjutnya, program dalam rangka mendukung kegiatan keagamaan. Kemudian belanja yang bersifat wajib dan melekat.
“Sektor-sektor yang menyentuh langsung dengan masyarakat dan terlibat pelayanan dasar masyarakat,” ucapnya.
