Manado, MKS
DPRD Sulawesi Utara merencanakan untuk dilakukannya rapat dengar pendapat pasca kebakaran KM Barcelona. Hal ini untuk mewadahi segala kepentingan baik dari masyarakat maupun pelayaran kapal.
“Komisi 3 mitra kerja perhubungan. Jadi RDP itu harus menjembatani semua kepentingan, baik kepentingan masyarakat, kepentingan keselamatan pelayaran. Kami mau ada pelayaran tapi juga mau selamat. Jangan ada pelayaran tapi keselamatan kita abaikan. Kemungkinan dalam waktu dekat ini (akan dilaksanakan RDP, red),” tutur Anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Toni Supit, Jumat (8/8/2025).
Dirinya juga menerangkan pandangannya terkait dengan terbakarnya KM Barcelona. Ia mengungkapkan, masalah kapal yang terbakar ada proses hukum yang mereka tangani dari pihak kepolisian, Syahbandar dan pihak kementerian perhubungan. Hal itu karena mereka melihat apa yang di data manifes berbeda dengan kenyataan di lapangan bahwa jumlah penumpang kapal tidak sesuai.
“Ini yang mereka minta diaudit, dilihat kelengkapan kapalnya termasuk informasi tidak ada pipa pemadaman kebakaran di situ. Mereka minta kapal-kapal harus lengkapi dengan pipa kebakaran supaya ketika terjadi tinggal dijalankan pompa dan disiram,” ucapnya.
Lanjutnya, kapal ini bisa berjalan tentu karena sudah dinilai layak berlayar. Kapten kapal juga bertanggung jawab jika terjadi sesuatu selama pelayaran.
“Saya contohkan ibarat mikro. Saya punya mikro saya berikan ke sopir. Maka sopir harus punya SIM, kalau jadi apa-apa dia bertanggung jawab. Begitu juga dengan kapten kapal, dia punya ijazah laut kalau terjadi apa-apa ia bertanggung jawab. Syahbandar mengeluarkan izin karena kapal ini layak laut bisa jalan, memnag selama ini bisa jalan. Tapi masalah kelengkapan (kapal) kami tidak tahu,” ucapnya.
