Manado, MKS
Komisi III DPRD Sulawesi Utara kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP), Rabu (6/8/2025) terkait dengan lahan masyarakat yang terdampak jalan tol namun belum dibayarkan. Forum masyarakat jalan tol Sulawesi Utara menagih janji pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Adapun masalah tersebut telah berulang kali dilakukan RDP di kantor DPRD Sulut namun belum terealisasi pembayaran untuk ganti untung. Menurut Ketua Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapoyos, ada 47 bidang tanah yang sementara ini menunggu pembayaran. Pihak dewan meminta data. Pihaknya meminta data terkait daftar warga yang belum pernah menerima pembayaran sama sekali dan warga yang sudah pernah dibayarkan.
Kapoyos menjelaskan, masalah ini nantinya akan mereka sampaikan kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus supaya bisa ditindaklanjuti. “Kami akan sampaikan di paripurna, selain itu akan disampaikan ke gubernur supaya dapat menjadi perhatian,” kata politisi PDIP ini.
Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat Jalan Tol Sulawesi Utara Reinald Maringka menegaskan, hingga kini warga yang terdampak jalan tol masih belum mendapat solusi. Pihaknya meminta agar segera untuk dilakukan pembayaran karena, masalah ini sudah berulang kali dibahas di DPRD Sulut.
“Masyarakat memohon tindak lanjut yang lebih nyata anggota dewan provinsi, khususnya Komisi 3 agar memperjuangkan kepentingan masyarakat ini,” ucapnya.
Ditambahkannya, aspirasi terkait masalah ini sudah berjalan selama 5 tahun. Namun masyarakat belum mendapat kejelasan. “Bayangkan jalan tolnya sudah diresmikan presiden sementara ganti rugi pada masyarakat sudah bertahun-tahun belum selesai,” ucapnya. (to)
