Manado, MKS
Reaksi kriti diberikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Henry Walukow, saat pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2025-2026. Ia mengkritisi sejumlah instansi yang serapan anggarannya masih rendah.
“ Karena dasar pembiayaan tahun 2025 ini adalah APBD induk. Kalau kita bicara perubahan, tapi APBD induk saja kita tidak mampu kelola dengan baik, lalu bagaimana kita mau bicara soal perubahan?” ungkap Walukow saat pembahasan KUA-PPAS antara Badan Anggaran dan TAPD Pemprov Sulut, Rabu (23/7/025).
Walukow meminta daftar serapan anggaran dari SKPD. Terutama yang serapan anggarannya begitu rendah. Baginya, SKPD itu perlu dievaluasi.
Sekprov Tahlis Gallang kemudian memberikan mandat kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran. Dondokambey menyampaikan, hingga 18 Juli 2025, dari pagu pendapatan sebesar Rp3,7 triliun, baru terealisasi Rp1,49 triliun atau sekitar 40%. Sedangkan untuk belanja daerah, dari total pagu Rp3,58 triliun, baru terealisasi Rp1,2 triliun atau sekitar 34%.
Ia juga merinci lima perangkat daerah dengan tingkat penyerapan anggaran tertinggi: Dispora: 62%, Dinas Perhubungan: 54%, Dinas Kehutanan: 53%, Badan Penghubung: 52%, dan Badan Perbatasan: 51%.
Namun demikian, ia juga menyoroti 15 perangkat daerah yang serapannya masih di bawah rata-rata (42%), di antaranya: Dinas Perkimtan: 8%, BKAD: 22%, Kesbangpol: 24%, PUPRD: 28% dan Dinas Tenaga Kerja: 31% dan Dinas Pangan: 32%.
Selain itu juga, ada Dikda: 33%, Disperindag: 35%, Dinas Kominfo & Dinas Sosial: masing-masing 36%, Dinas Kesehatan: 37%, Dinas Kebudayaan: 39%, BPBD & BKD: masing-masing 40% dan Bapenda: 42%
“Ini mungkin bisa menjadi gambaran awal posisi realisasi anggaran sampai dengan 18 Juli 2025,” ucap Dondokambey.
