Manado, MKS
Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2024 melakukan pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembahasan yang dilaksanakan di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sulut, digelar secara maraton dan dihadiri mitra kerja mulai dari Komisi I hingga IV yang digilir setiap hari selama pembahasan.
Di hari Selasa (15/4/2025), pansus menguliti mitra kerja SKPD komisi II Bidang Perekonomian, seperti Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset daerah, Bank Sulut Gorontalo (BSG), serta SKPD lainnya yang masuk pada mitra kerja komisi II.
Pembahasan yang dipimpin langsung oleh ketua pansus, Amir Liputo didampingi Wakil Ketua Inggrid Sondakh dan Sekretaris Nick Lomban yang tujuannya untuk melihat sejauh mana pertanggungjawaban setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait kinerja yang terealisasi maupun tidak terealisasi, sehingga dijadikan sebuah rekomendasi.
Begitu pun dengan apa yang dipertanyakan oleh Wakil Ketua Pansus, Inggrid Sondakh kepada Dinas Ketahanan Pangan Daerah, terkait persoalan pangan yang dihadapi di tahun 2024.
Menjawab pertanyaan tersebut, Frangky Tintingon mengatakan Sulut daerah rawan gempa dan ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan. Otomotif perlu dipersiapkan cadangan pangan, bukan cuman satu komoditi, melainkan II komoditi.
“Terkait stabilisasi pasokan harga pangan. Kami telah mengusulkan kepada Bapak Sekprov (Sekretaris Provinsi) Sulut dan meminta dukungan dari Bapak-Ibu dalam rangka stabilisasi pasokan harga pangan untuk menahan inflasi, dari Dinas pangan sendiri ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu gerakan pangan murah. Untuk tahun 2024, gerakan pangan murah ini mendapatkan dana dari DIS (dana insentif fiskal) yang saat itu sedikit terhambat, sehingga direalisasi juga tidak 100 %, mengingat saat itu ada edaran dari Menteri dalam negeri (Kemendagri) untuk menunda, dikarenakan ada Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ungkapnya.
Tapi, kata Kadis Franky, Dinas Ketahanan Pangan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan waktu yang mepet, kemudian dimaksimalkan. “Dan itu kami usulkan di anggaran induk, sehingga kami bisa mengadakan intervensi. Contoh baru-baru ini, terjadi kenaikan harga cabe, tepatnya hari raya idul fitri maupun natal. Melihat hal ini, langsung melakukan intervensi melalui bantuan fasilitasi distribusi pangan dengan mengambil cabe dari Makasar, mengingat harga saat itu hampir Rp. 200.000.” jelas Tintingon. (to)
